Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menghentikan penjualan gas bersubsidi atau LPG 3 Kilogram di warung-warung atau pengecer.
Keputusan yang secara tiba-tiba ini sempat membuat warga kelabakan mencari gas LPG 3 kilogram tersebut.
Bahkan antrean panjang warga untuk mendapatkan gas melon itu ada yang sampai merenggut nyawa.
Parahnya lagi, keputusan yang diambil oleh Bahlil ini disebut tidak dikoordinasikan dulu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut bahwa apa yang dilakukan Bahlil ini secara reflek membuat pusing presiden.
“Presiden punya peralatan namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden, begitulah sistem presidensial bekerja,” ujar Rocky, dikutip dari youtubenya, Rabu (5/2/25).
“Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden, Ini betul-betul kabinet yang absurd,” Tambahnya.
Rocky mengatakan bahwa semua peraturan yang turun dari menteri tentu sudah menjadi tanggung jawab seorang presiden.
Namun berbeda kasus, jika peraturan yang diputuskan oleh Menteri tersebut tidak dikonsultasikan dengan presiden tentu Menteri yang bersangkutanlah yang harus bertanggung jawab.
Baca Juga: Mereka yang Kehilangan Nyawa Demi Antre Gas Melon
“Jadi kalau di publik ada kekacauan soal LPG, dan itu akibat dari peraturan Menteri, ya presiden ikut bertanggung jawab,” ucapnya.
“Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan kepada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengserkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan,” sambungnya.
Kontributor : Kanita
