Pemerintah Berencana Stop Ekspor LNG, Pengamat Energi: Memang ini Harus Dilakukan

Suara.com - Rencana pemerintah menghentikan ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk memerioritaskan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri disambut positif.

Langkah ini dinilai akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan target swasembada energi sebagaimana program Astacita presiden Prabowo.

”Selama goodwill-nya kuat, (kebijakan stop ekspor LNG) bisa berjalan. Memang ini yang harus dilakukan sejak lama. Artinya kita penuhi kebutuhan dalam negeri, tingkatkan industri,” ucap Pengamat Energi, Iwa Garniwa dikutip Rabu (5/2/2025).

Salah satu dampak positif jika kebijakan ini diimplementasikan, lanjutnya, adalah menjaga ketersediaan energi di tengah menurunnya secara alami sumber gas bumi pipa dari sumur-sumur eksisting yang sudah berusia tua. Adapun secara jangka panjang, kebijakan yang berpihak terhadap kebutuhan dalam negeri ini akan membantu daya saing industri nasional sehingga bisa bersaing secara global.

”Jadi yang dijual (ekspor) dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya. Hasil industri kita. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal,” ungkap Professor Iwa yang kini juga menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi PLN ini.

Menurut Iwa, kebutuhan energi terutama gas akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan sumber energi dari dalam negeri, maka dampaknya terhadap sektor industri dan ekonomi juga akan sangat baik

Rencana menghentikan ekspor LNG sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan dalam negeri disebut Iwa sebagai cerminan kemandirian energi. Terlebih dalam rangka mewujudkan swasembada energi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo. ”Tentu bisa dan harus bisa karena kendali energi ada di tangan kita,” imbuhnya.

Namun jika kebijakan penghentian ekspor ini tidak segera diputuskan, maka dampaknya juga akan sangat dirasakan oleh sektor industri dan ekonomi nasional. Pasalnya dengan adanya krisis pasokan gas bumi di dalam negeri, konsumen akan membayar harga gas semakin mahal.

Selain volume yang akan diterima konsumen dan pelaku usaha berkurang, adanya pasokan dalam bentuk LNG menjadikan harga juga lebih tinggi dibandingkan sumber pasokan dari gas pipa.

“Pemerintah tentunya sudah memahami situasi yang terjadi saat ini. Kebijakan yang tepat terkait gas bumi ini akan memastikan daya saing industri dan ekonomi kita terjaga secara berkelanjutan,” ujar Iwa.

Sebelumnya, diberitakan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menunda ekspor sejumlah kargo LNG untuk memastikan pasokan dalam negeri yang semakin meningkat. Setidaknya untuk tahun 2025 dan kemungkinan sampai 2026.

Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia kemungkinan harus menahan sekitar 50 kargo LNG untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Berdasarkan data Ship-tracking, ekspor LNG Indonesia 2024 mencapai 300 kargo, menjadikannya sebagai eksportir LNG terbesar keenam di dunia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah berencana memprioritaskan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi nasional.

Kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) pada 2025 dan meningkat hingga 2.659 BBTUD pada tahun 2034. “Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor,” kata Bahlil.