Suara.com - Presiden Donald Trump mengumumkan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari badan HAM PBB dan tidak akan melanjutkan pendanaan untuk UNRWA, badan yang menyediakan layanan bagi warga Palestina di seluruh Timur Tengah.
AS meninggalkan Dewan HAM yang berpusat di Jenewa tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk UNRWA, setelah terungkap bahwa sejumlah karyawan organisasi tersebut berpartisipasi dalam invasi yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel selatan yang memulai perang di Gaza.
Bukti lebih lanjut yang diberikan oleh Israel menunjukkan bahwa sekolah-sekolah UNRWA mengagungkan terorisme dan dalam beberapa kasus dipimpin oleh para teroris, dan bahwa Hamas dan kelompok-kelompok teroris lainnya telah berulang kali menggunakan infrastruktur UNRWA untuk merencanakan dan melakukan serangan terhadap Israel dan pasukan Israel.
![Suasana di luar kantor UNRWA di Jalur Gaza. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/05/40328-unrwa.jpg)
Pengumuman Trump disampaikan pada hari ia bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung, dan kemudian mengumumkan niatnya agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan memukimkan kembali sekitar 1,8 juta penduduknya di tempat lain.
Perintah eksekutif Trump pada hari Selasa juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, yang dikenal sebagai UNESCO, dan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat "kesenjangan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara."
Amerika Serikat, dengan ekonomi terbesar di dunia, membayar 22 persen dari anggaran operasional rutin PBB, dengan China sebagai penyumbang terbesar kedua. UNESCO juga akan menjalani peninjauan kembali dengan jadwal yang dipercepat karena sejarah bias anti-Israelnya, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan tentang tindakan tersebut.
"Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.
"Saat ini, PBB tidak memenuhi potensi itu... Mereka harus bertindak bersama."
Dia mengatakan PBB perlu bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan, menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan pengecualian, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.
Baca Juga: Dibelenggu dan Dirantai: Kisah Pilu Migran India yang Dideportasi dengan Pesawat Militer AS
Sebelum pengumuman Trump, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan Hak Asasi Manusia dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan "layanan penting bagi Palestina."
Trump juga menarik AS keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia pada Juni 2018. Duta besarnya untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki "bias kronis terhadap Israel" dan menunjuk pada apa yang dia katakan sebagai pelanggar hak asasi manusia di antara para anggotanya.
Presiden Joe Biden memperbarui dukungan untuk Dewan Hak Asasi Manusia, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara itu pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.
Perintah Trump pada hari Selasa tidak banyak berdampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan, kata juru bicara dewan Pascal Sim.
Namun seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.
