Suara.com - Mesir mengumumkan rencana untuk menghadirkan visi komprehensif untuk rekonstruksi Jalur Gaza yang menjamin warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Mesir pada Selasa malam (11/2).
Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia mungkin akan menghentikan bantuan ke Mesir dan Yordania jika kedua negara tersebut menolak untuk bekerja sama dengan rencananya mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya ke negara mereka.
Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan harapannya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump guna mencapai penyelesaian yang adil atas masalah Palestina. Mereka juga menegaskan bahwa rencana rekonstruksi Gaza harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tegas, yang menjamin rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka, serta sejalan dengan hak-hak legal mereka.
Dalam pertemuan dengan Trump di Washington pada hari Selasa, Raja Yordania Abdullah II mengatakan bahwa Mesir akan mengajukan rencana rekonstruksi yang akan dibahas oleh para pemimpin Arab dalam pertemuan mendatang.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi turut menyuarakan sikap tegasnya terkait isu ini. Dalam pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Sisi menekankan pentingnya membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan dengan cara yang menjamin hak-hak mereka untuk hidup di tanah mereka.
Sisi juga menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina merdeka merupakan satu-satunya jaminan untuk mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut, menurut pernyataan resmi dari kantornya.
Sementara itu, Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan menggusur warga Palestina. Ia membayangkan wilayah yang hancur akibat konflik itu dapat dibangun kembali menjadi Riviera Timur Tengah setelah penduduknya dipindahkan ke Mesir dan Yordania.
Pernyataan Trump ini memicu kecaman global, termasuk dari negara-negara Arab yang menegaskan kembali dukungan mereka terhadap solusi dua negara, yakni berdirinya negara Palestina merdeka di samping Israel.
Pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Mesir menolak kompromi apa pun yang melanggar hak-hak Palestina, termasuk hak mereka untuk tetap tinggal di tanah mereka. Pernyataan tersebut dikeluarkan tak lama setelah Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington.
Sikap tegas Mesir dalam mempertahankan hak-hak Palestina menunjukkan upaya negara tersebut dalam menengahi konflik yang berkepanjangan, sekaligus menolak tekanan eksternal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan Palestina.
TERPOPULER
