Suara.com - Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok menyampaikan bahwa kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sulit dihindari. Apalagi UKT PTN sudah 10 tahun tidak ada penyesuaian.
Namun, Eduart menyebutkan bahwa nominal UKT pada akhirnya akan tetap menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari keluarga mahasiswa. Sehingga, menurutnya, kenaikan UKT tidak akan berdampak signifikan.
"Ini yang perlu dipahami, mau naik seberapa besar pun UKT, kan kembali menyangkut ke kemampuan masyarakat. Jadi meskipun di perguruan tinggi tersebut dulu ditetapkan, misalnya UKT kelas 1 sampai kelas 8, ini udah naik nih, tapi kalau memang masyarakat yang nggak mampu, nggak mungkin dibebankan kelas 8," jelas Eduart kepada Suara.com, Kamis (13/2/2025).
Meski selanjutnya UKT dinaikan, Eduart menyampaikan bahwa kebijakan itu belum tentu berkaitan langsung dengan pemangkasan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek).
Sebelumnya, Kementerian Diktisaintek terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.
Namun, Eduart mengingatkan bahwa UKT sebenarnya sudah sempat akan dinaikan pada 2024.
"Ketika tahun lalu kita melakukan penyesuaian, karena sudah 10 tahun UKT tidak ada penyesuaian. Ketika kita coba melakukan penyesuaian, tapi karena ada kasus di satu perguruan tinggi, akhirnya batal," ujar Rektor Universitas Negeri Gorontalo tersebut.
Diakuinya bahwa kenaikan UKT belum tentu bisa menjadi jawaban langsung pengurangan BOPTN.
"Terutama untuk di daerah-daerah yang misalnya jumlah mahasiswa kurang mampunya cukup banyak. Kenaikan UKT kan tidak akan menjawab itu," katanya.
Mengenai besaran kenaikan UKT di kampus negeri, Eduart mengungkapkan kalau belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Sebelumnya diberitakan, potensi naiknya UKT itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro saat rapat dengan Komisi X DPR RI.
Satryo menyampaikan kalau BOPTN terkena pemangkasan, pagu awal program itu sebesar Rp6,018 triliun kemudian terkena efisiensi sebesar Rp3 triliun. Satryo mendorong anggaran dikembalikan ke pagu awal.
"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," kata Satryo.
TERPOPULER
