Mbak Ita dan Suami Kompak Palak Proyek, Pengadaan Mobil Hias dan Festival Bunga Pemkot Semarang dari Duit Panas

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri (AB) lantaran diduga terlibat dalam tiga perkara, salah satunya soal pengaturan proyek penunjukkan langsung pada tingkat kecamatan tahun 2023.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo awalnya menjelaskan bahwa dalam perkara pengaturan proyek penunjukkan langsung pada tingkat kecamatan tahun 2023, Mbak Ita dan suaminya diduga menerima uang sebesar Rp 2 miliar.

"Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp2 Miliar kepada AB sebagai komitmen fee proyek PL (penunjukkan langsung) Kecamatan," kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Pada Rapat Pleno Gapensi Kota Semarang tahun 2023, Ketua Gapensi Kota Semarang Martono menyampaikan kepada seluruh anggota Gapensi Kota Semarang bahwa mereka mendapatkan jatah proyek PL pada tingkat Kecamatan.

Bagi anggota Gapensi Kota Semarang yang berminat untuk mendapatkan proyek PL pada tingkat Kecamatan tersebut, harus menyetorkan uang kepada Martono sebesar 13 persen dari nilai proyek sebelum pekerjaan dimulai.

Dari situ, komitmen fee yang diterima oleh Martono atas permintaannya kepada para kontraktor anggota Gapensi sebesar Rp 1,4 miliar.

“Bahwa komitmen fee yang diterima oleh M digunakan sesuai perintah AB, yang di antaranya adalah pengadaan mobil hias dalam festival bunga yang diadakan Pemerintahan Kota Semarang,” ujar Ibnu.

“Bahwa HGR mengetahui adanya komitmen fee tersebut dan meminta M untuk menggunakan komitmen fee tersebut untuk kepentingan Pemkot Semarang yang tidak dianggarkan dalam APBD,” tambah dia.

Mbak Ita dan Suami jadi Tahanan KPK

Diketahui, KPK resmi menahan Walkot Semarang Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri terkait kasus korupsi. 

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki menjelaskan bahwa penahanan terhadap pasangan ini berkaitan dengan pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023, pengaturan pada proyek penunjukkan langsung pada tingkat kecamatan tahun 2023, dan permintaan uang dari Wali Kota kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang.

“Bahwa terhadap Saudari HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025,” kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).