Suara.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan, jika tak akan ada impunitas atau kebal dari hukum terhadap menteri BUMN hingga pengelola Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran hukum maka akam tetap bisa diproses.
Hal itu ditegaskan Andre menanggapi adanya kekhawatiran masyarakat atas informasi yang beredar bahwa Menteri BUMN, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan pegawai BPI Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Andre meminta semua pihak sebaiknya menunggu draf undang-undang sampai peraturan pemerintah yang akan diumumkan ke publik saat peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.
"PP-nya dan undang-undangnya secara transparan setelah nanti diumumkan oleh Presiden. Jadi tentu siapa pun yang melanggar hukum bisa diproses," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Ia juga menegaskan, Komisi VI DPR akan mendukung penuh pembentukan Danantara. Terlebih, kata dia, dasar hukum pembentukan Danantara berasal dari revisi UU BUMN yang disusun oleh DPR bersama pemerintah.
"Dalam revisi undang-undang BUMN, kita bahas dan kita sahkan beberapa waktu lalu memang Undang-Undang itu memutuskan membentuk Danantara. Insyaallah akan diumumkan Presiden Prabowo tanggal 24 Februari nanti. Jadi sekitar 1 minggu lagi. Jadi 1 minggu lagi," ujarnya.
"Tentu DPR akan mendukung, wabil khusus Komisi VI. Karena Komisi VI ikut terlibat dalam pembentukan Danantara," sambungnya.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menegaskan, jika Danantara akan menjadi alat pemerintah untuk menyukseskan mega proyek.
"Dan kita tahu dari Pemerintahan Pak Jokowi bahwa ada rencana Pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Dan Pak Prabowo sudah berkomitmen akan melaksanakan pembangunan industrialisasi dan juga hilirisasi. Nah, salah satunya Danantara ini akan dalam rangka menyukseskan mega-mega proyek yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk melaksanakan hilirisasi," pungkasnya.
TERPOPULER
