Soal adanya kritik terhadap pemerintah, mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai itu terjadi karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah.
"Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya," kata dia.
Haris mengatakan jangankan mahasiswa atau masyarakat umum, pemangku kebijakan di pusat maupun daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis Prabowo.
Karenanya, ia mewajarkan bila terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Ia moncontohkan mahasiswa mempersoalkan efisiensi anggaran yang sebenarnya guna mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung.
"Ini anomali. Karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut."
Tapi, soal kritik bahwa anggaran pendidikan, termasuk dana riset dan kajian, mestinya tidak menjadi objek efisiensi anggaran.
Kalaupun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, Haris menilai mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas edukasi, termasuk kesejahteraan para pendidik.
Lagipula, kata dia, kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian presiden Prabowo.
"Pasti didengarkan presiden. Buktinya, sudah dijawab Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, bahwa tidak ada efisensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan," kata Haris memungkasi.
Baca Juga: Dilantik Prabowo di Istana, Ini Fokus Gubernur Sumsel Herman Deru di 100 Hari Pertama Kerja
