Suara.com - DPR akhirnya menyampaikan angka anggaran yang dipangkas atau diefisiensikan seiring dengan adanya instruksi presiden.
Mereka mengaku telah memangkas anggarannya sebesar Rp 1,3 triliun.
"Kena (efisiensi) Rp1,3 triliun," kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Ia mengatakan, efisiensi dilakukan terhadap kunjungan-kunjungan dinas hingga anggaran belanja modal.
"Ya, ya, kunjungan kunjungan. Ada belanja modal, ada kunjungan," katanya.
Kendati begitu, Adies belum membeberkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun itu diambil dari pagu anggaran berapa.
"Total lupa saya, kan sudah ada total kemarin kan. Ndak tahu berapa yang kemarin. pokoknya dilihat aja," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Desy Ratnasari, menyampaikan bahwa DPR juga ikut melakukan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi presiden.
"Tentu semua terdampak, kan ini perintah atau instruksi Presiden. Kalau bicara soal ada yang dibintangin semua kementerian, ya kita juga ada yang dibintangin. Jadi bagaimana kita bisa bersinergi menjalankan perintah Presiden ini tentu insya Allah harus dilakukan," kata Dedy ditemui di acara media gathering DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: Pimpinan DPR Ngaku Pusing usai Anggaran Ikut Dipangkas Rp1,3 Triliun: Bingung Bayar Gajian
Namun Desy tak merinci hal-hal apa saja yang dipangkas anggarannya di DPR RI. Ia menyampaikan, dalam konteks kunjungan kerja, pihaknya tetap melakukan hal tersebut bukan semata-mata untuk jalan-jalan.
"Dalam konteks kunjungan kerja, sebenarnya kunjungan kerja DPR itu kan memang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bukan dimaksudkan untuk jalan-jalan, itu satu. Barangkali kalau pun terjadi efisiensi, jumlahnya mungkin yang berbeda," katanya.
Ia menegaskan, jika pemangkasan anggaran yang dilakukan DPR RI disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Kalau tetap misalnya komisi satu harus kunjungan kerja ke luar negeri karena kami bekerja sama dengan Kemenlu dan juga dengan KBRI, yang nggak bisa dikurangin juga, gimana ya? Jadi barangkali pengurangan efisiensi yang terjadi itu disesuaikan tergantung tupoksinya masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, adanya pemangkasan anggaran tersebut jumlahnya tidak bisa disamaratakan antara kementerian dan lembaga lainnya.
"Menurut saya, contoh misalnya kalau TNI juga kan tour of the duty-nya itu kan membutuhkan anggaran. Jadi barangkali itu tidak masuk dalam kategori efisiensi. Jadi masing-masing KL juga memiliki konteks efisiensi yang berbeda, yang tidak bisa disamaratakan oleh saudara-saudaraku," pungkasnya.
