REGIONAL:
Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil untuk menekan faktor pendorong yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap paham radikal.
Hal tersebut nantinya dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
Penasihat Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, menegaskan bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan secara holistik.
Ia menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang terlibat dalam aksi terorisme, termasuk faktor pendorong, penarik, dan faktor personal.
"Terorisme bukan hanya kejadian, penangkapan, dan eksekusi, tetapi masalah terorisme itu didekati secara holistik. Mulai dari permulaannya, bagaimana orang bisa mulai terlibat dalam terorisme, bagaimana persiapan, kemudian setelahnya," ujar Mujtaba di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa faktor pendorong utama yang menjustifikasi kekerasan teror di Indonesia, sebagian besar berasal dari ekstremisme keagamaan yang memiliki akar sejarah panjang.
Faktor ini tersebar luas melalui berbagai media dan masih menjadi tantangan besar meskipun narasi kekerasan mulai berkurang di era digital.
Oleh karena itu, dalam RAN PE, terdapat 135 aksi rencana yang sebagian besar diarahkan untuk mengatasi faktor pendorong tersebut, termasuk melalui pendidikan dan peran aktif pemerintah daerah.
Mujtaba juga menyoroti bahwa isu terorisme kerap dianggap hanya sebagai masalah keamanan, padahal sifatnya multidimensi.
“Kita sendiri sudah melibatkan lebih dari 30 masyarakat sipil. Namun, banyak problem yang belum beres soal faktor pendorong. Faktor ini berkaitan dengan faktor eksternal yang membuat orang resah, sehingga harus dicari akar keresahannya,” tambahnya.
Kondisi sosial yang ada saat ini juga menjadi perhatian utama.
Meski dalam dua tahun terakhir Indonesia tidak mengalami serangan teror, keresahan sosial terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat miskin dan anak muda yang tidak memiliki pekerjaan.
Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis.
“Jika keresahan tidak ditangani dengan bijak, kelompok tertentu dapat memanfaatkan ini untuk kepentingan mereka. Ini mengkhawatirkan, karena kondisi ini bisa menjadi pemicu rekrutmen kelompok radikal,” kata Mujtaba.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus mencermati setiap potensi yang dapat digunakan sebagai arena penyebaran ideologi ekstrem.
Upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga harus dikombinasikan dengan faktor sosial, ekonomi, dan edukasi.
“Rencana aksi ke depan harus meng-address dua-duanya, baik faktor pendorong maupun faktor penarik, supaya yang kita kerjakan selama ini tidak sia-sia,” katanya.
Kolaborasi lintas sektor yang dijalankan BNPT melalui RAN PE diharapkan dapat semakin mempersempit ruang gerak kelompok ekstremis dan mencegah berkembangnya narasi kekerasan di Indonesia.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
TERPOPULER
