SBY: TNI Aktif Itu Tabu Masuk Dunia Politik

Chandra Iswinarno

Senin, 24 Februari 2025 | 09:08 WIB
SBY: TNI Aktif Itu Tabu Masuk Dunia Politik
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif tabu masuk dalam dunia politik. Penegasan tersebut disampaikannya di hadapan 38 Ketua DPD Partai Demokrat.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengemukakan pengalamannya saat mengawal reformasi TNI yang diketuainya aat itu.

"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis," ucapnya seperti dilihat Suara.com dalam akun YouTube Partai Demokrat.

Menurut Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut, doktrin tersebut dikeluarkan saat melakukan reformasi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kini berubah menjadi TNI.

"Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun," tutur SBY.

Ia kemudian mencontohkan langkah yang dilakukan putra sulungnya, yang kini menjabat Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mundur dari dunia militer tahun 2016 saat berpangkat mayor.

"Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu," katanya.

Sebelum membahas persoalan tersebut, SBY sempat menyinggung pengalamannya sendiri Ketika berada di luar pemerintahan pada tahun 2001 silam.

"Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam," kata SBY.

Sebelumnya diberitakan, SBY mengingatkan agar memprioritaskan negara dulu ketimbang partai. Hal itu disampaikan SBY kepada 38 ketua DPD Partai Demokrat dna perwakilan pimlinan DPC Partai Demokrat.

Diketahui para pimpinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, siang ini. Mereka bertolak ke rumah SBY setelah sebelumnya menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono di Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025) pagi.

"Saudara-saudara berada di tempat ini karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita yang utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lainnya baru untuk partai," kata SBY dilihat di YouTube Partai Demokrat.

SBY mewanti-wanti agar para kader dan pengurus partai tidak membolak-balik etika dan moral politik yang sudah sejak lama dianut Partai Demokrat.

"Jangan dibalik. Negara dulu baru partai. Country over party. Ini nilai yang kita anut sejak Partai Demokrat berdiri," kata SBY.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

SBY: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik

SBY: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik

News | Minggu, 23 Februari 2025 | 21:18 WIB

Kongres Demokrat: AHY Nyalon Ketum Lagi, Posisi Bendahara Umum Jadi Sorotan

Kongres Demokrat: AHY Nyalon Ketum Lagi, Posisi Bendahara Umum Jadi Sorotan

News | Minggu, 23 Februari 2025 | 15:10 WIB

Klaim Diminta Puluhan Ketua DPD & DPC, AHY Maju Calon Ketum Demokrat Periode 2025-2030

Klaim Diminta Puluhan Ketua DPD & DPC, AHY Maju Calon Ketum Demokrat Periode 2025-2030

News | Minggu, 23 Februari 2025 | 13:47 WIB

Terkini

MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan

MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 22:10 WIB

Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat

Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:15 WIB

Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat

Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:04 WIB

'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M

'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:03 WIB

Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!

Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:02 WIB

Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas

Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:52 WIB

Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun

Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:35 WIB

Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:19 WIB

Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel

Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:04 WIB

Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW

Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:02 WIB