Suara.com - Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut didalami atas berbagai pelanggaran hukum dinilai bukan isapan jempol belaka. Pengamat politik Rocky Gerung menduga kalau PDIP sejak awal memang sudah menyiapkan beberapa dokumen untuk menjerat Jokowi secara hukum.
Dokumen itu sengaja disiapkan sebagai upaya pembalasan apabila terjadi situasi yang mereporkan bagi PDIP.
"Persiapan untuk membongkar kasus kejahatan politik Presiden Jokowi selama memerintah, kelihatannya serius tuh. Dan yang kita sebut sebagai file Rusia itu akhirnya mulai dibuka oleh Hasto. Kita tahu bahwa banyak rekaman, dokumen yang sebetulnya sudah dibuat karena mengantisipasi bahwa PDIP akan diacak-acak oleh Jokowi," kata Rocky dikutip dari tayangan video dikanal YouTube pribadinya, Senin (24/2/2025).
Pernyataan Hasto ketika keluar dari Gedung KPK sambil menyampaikan tuntutan agar Jokowi ikut diadili, menurut Rocky, menjadi permulaan dari perlawanan PDIP. Rocky berpandangan tindakan itu memang sudah sebaiknya dilakukan PDIP untuk menunjukan konsistensi dari perlawanannya.
"Artinya mengupayakan satu keseimbangan baru, tetapi dalam keseimbangan itu juga dimungkinkan publik menakar sendiri apakah keterangan Hasto itu masuk akal apa tidak," tuturnya.
Dari kalimat yang diucapkan Hasto, Sekjen PDIP itu dinilai tidak hanya bersumpah atas nama moral, tapi juga agama. Dari pernyataan tersebut, lanjut Rocky, dapat ditafsirkan bahwa Hasto dan PDIP memang akan membuktikan kejahatan politik Jokowi.
Termasuk kejahatan politik yang nyata terlihat dengan memanipulasi konstitusi supaya dinasti Jokowi berlanjut dalam jajaran eksekutif. Dalam hal ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi wakil presiden.
"Jadi kelihatannya itu data awal dan kita tunggu perkembangan berikutnya. Apa reaksi Jokowi, terutama bagaimana presiden mulai membaca bahwa keadaan ini atau perseteruan ketegangan politik antara Megawati dan Jokowi itu akan sangat mempengaruhi persepsi politik luar negeri terhadap stabilitas politik Indonesia," tuturnya.
TERPOPULER
