Minta Kepala Daerah PDIP Abaikan Instruksi Megawati, Jokowi Dinilai Ingin Pecah Belah Opini Publik

Suara.com - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai konyol karena sikapnya yang mengajak kepala daerah terpilih dari PDIP untuk tetap ikut retreat di Magelang, sehingga tidak memenuhi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa pernyataan Jokowi itu menunjukan kalau mantan politisi PDIP tersebut nampak ingin memecah opini publik atas instruksi Megawati.

"Yang konyol adalah permintahan dari Pak Jokowi untuk jangan mendengarkan perintah Megawati. Secara implisit atau bahkan eksplisit, dalam video yang viral itu Jokowi meminta supaya kepala daerah itu ya datanglah ke Magelang, tidak usah ikuti perintah ibu Mega. Jokowi tetap ingin jadi pemecah opini publik," kata Rocky, dikutip dari tayangan video dikanal YouTube pribadinya, Senin (24/2/2025).

Namun, upaya itu jelas gagal karena pada akhirnya seluruh kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti arahan Megawati. Rocky menyebutkan kalau para kader itu telah punya semacam ideologi yang kuat dalam menyikapi arahan dari petinggi partai.

"Karena sudah ada semacam kristalisasi ideologi bahwa komando Ibu Mega itu melampaui semua undangan, entah itu dari Departemen Dalam Negeri atau dari Presiden bahkan untuk tidak perlu menghadiri pembekalan di Magelang. Dan itu hal yang mesti kita hormati karena ini perintah partai," katanya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ditemani Puan Maharani memotong tumpeng saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Rocky membenarkan pernyataan Jokowi yang menyebut kalau kepala daerah memang dipilih rakyat. Akan tetapi, pengusungannya sebagai kepala daerah tetap dengan menggunakan partai. Sehingga, dia menjelaskan kalau kendati pun ada kepala daerah PDIP yang tidak mengikuti intruksi Megawati, ada risiko ke depan yang bisa jadi memengaruhi kepemimpinannya di daerah.

"Sanksi itu kalau diberikan oleh Megawati, artinya dia dicabut (keanggotaan partai), mungkin tetap Bupati. Tapi apa konsekuensinya kalau dia tidak punya lagi back up politik? Artinya kedudukan dia di daerah sebagai bupati atau walikota atau Gubernur itu akan jadi sasaran tembak dari lawanan politik tanpa ada pembelaan dari PDIP," jelasnya.

Perhitungan seperti itu, tambah Rocky, tentu telah disiapkan oleh Megawati. Sehingga akhirnya mengeluarkan instruksi tersebut.