REGIONAL:
Suara.com - Mantan Calon Presiden Ganjar Pranowo buka suara soal keresahan masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan efisiensi sebesar Rp 306,69 triliun. Instruksi ini merupakan Langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif.
Namun, kebijakan efisiensi ini justru menjadi ramai bahkan disebut mendatangkan masalah baru.
Kebijakan ini disebut berdampak pada PHK pekerja di media milik negara seperti RRI dan TVRI, hingga pemotongan sejumlah anggaran di bidang Pendidikan.
Melihat fenomena ini Ganjar menilai jika pemangkasan anggaran yang mengorbankan fungsi negara adalah tanda pemerintahan gagal.
“Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik,” sebut Ganjar, dikutip dari youtubenya, Selasa (25/2/25).
Ganjar mengatakan jika sudah seharusnya kebijakan efisiensi itu dijalankan dengan mempertimbangkan alasan-alasan mendasar terlebih dahulu.
Ganjar juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang berjalan ini seharusnya tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan efisiensi seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan alasan-alasan mendasar,” ujarnya.
“Yang pertama mengurangi pemborosan, ini bisa dilakukan dengan memangkas anggaran yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti perjalanan dinas, acara-acara seremonial dan birokrasi yang membesar berbelit-belit,” tambahnya.
Ganjar menilai jika pemerintah seharusnya memperkuat layanan publik dengan memastikan sektor vital seperti Pendidikan, Kesehatan hingga mitigasi bencana.
“Selain itu memperkuat layanan publik. Pemerintah harus memastikan sektor vital seperti Pendidikan, Kesehatan, dan mitigasi bencana tetap harus terjaga,” ungkapnya.
“ditambah dengan menata ulang birokrasi, dilakukan dengan penggabungan atau restrukturisasi Lembaga yang tumpang tindih. Selanjutnya, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dengan membuat laporan belanja pemerintah yang terbuka untuk publik,” sambungnya.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER
