2 Moge hingga 10 Tas Mewah Milik Koruptor Eko Darmanto Dilelang KPK, Ini Harga Bukaan Awalnya!

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang dua unit motor gede dan mobil milik mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. 

Kendaraan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi (tipikor). Dua moge Eko Darmanto itu turut dipajang di Gedung Rupbasan, Cawang, Jakarta Timur.

Salah satunya ialah sepeda motor Harley Davidson warna orannye dengan nilai bukaan awal Rp300 juta.

Kemudian, moge lainnya yang juga merk Harley Davidson warna hitam dilelang dengan nilai bukaan awal Rp400 juta. Selain itu, KPK juga turut melelang 10 tas mewah hasil korupsi Eko Darmanto.

Perbesar

"Ya, kalah dari pekara Eko Darmanto ada 10 tas yang dilelang," kata Jaksa Eksekusi KPK Syakirah di Rupbasan, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025).

Adapun tas yang dilelang ialah Hermes Paris warna orange dengan harga bukaan awal Rp 12,4 juta, Hermes Paris warna biru dengan harga bukaan awal Rp 23,9 juta, Goyard dengan harga bukaan awal Rp 11,8 juta, dan Yves Saint Laurent (YSL) dengan harga bukaan awal Rp 15,6 juta.

Eko Darmanto Divonis Ringan

Diketahui, mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta pidana delapan tahun penjara. Majelis hakim juga memberikan sanksi denda sebesar Rp 500 juta subsidair empat bulan penjara. 

Baca Juga: Doa di Depan Kakbah, Viral Jemaah Umrah Sumpahi 'Tukang Oplos BBM' Riva Siahaan: Cabut Semuanya Ya Allah, Mati Lu!

Selain itu, Eko Darmanto juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari Rp 13 miliar.

Eko Darmanto dianggap melanggar Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Selain itu, dia juga dianggap melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.