Suara.com - Elon Musk menyerukan agar Amerika Serikat keluar dari NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tengah meningkatnya ketegangan setelah perdebatan panas antara Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih.
Seruan ini, jika diwujudkan, akan menjadi langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah NATO, karena belum ada anggota yang keluar sejak aliansi pertahanan itu didirikan pada 1949.
Dukungan terhadap gagasan ini datang dari Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE). Kepala lembaga tersebut menanggapi unggahan dari komentator politik sayap kanan, David J. Freeman, yang dikenal di platform X dengan nama Gunther Eagleman.
"Saya setuju." kata Elon Musk.
Freeman sebelumnya menulis, "Sudah waktunya meninggalkan NATO dan PBB."
Musk juga me-retweet unggahan dari Senator AS Mike Lee yang mendukung gagasan agar AS meninggalkan NATO, seperti dilaporkan The Express.
Di bawah Pasal 5 Perjanjian NATO, serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Jika AS benar-benar meninggalkan NATO, Washington tidak lagi berkewajiban untuk membela sekutunya jika terjadi serangan dari Rusia atau entitas lain.
Namun, negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman tetap akan terikat oleh perjanjian tersebut dan harus merespons setiap agresi terhadap anggota NATO lainnya. Negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia, Latvia, Lituania, Estonia, Finlandia, dan Norwegia—yang berbatasan langsung dengan Rusia—kemungkinan akan menghadapi kekhawatiran besar atas potensi invasi Kremlin, terutama di kawasan Baltik.
Donald Trump sendiri telah lama menekan anggota NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka secara signifikan.
Menanggapi ancaman dari Rusia, Polandia kini menjadi negara dengan anggaran pertahanan tertinggi dalam NATO berdasarkan persentase Produk Domestik Bruto (PDB). Diperkirakan, pada 2025 Polandia akan mengalokasikan 4,7% dari PDB-nya untuk belanja militer.
Estonia juga telah mengalokasikan lebih dari 3% PDB-nya untuk pertahanan—melampaui AS. Sementara itu, Latvia mengalokasikan lebih dari 3%, dan Lituania hampir mencapai angka tersebut. Saat ini, target pengeluaran pertahanan NATO ditetapkan sebesar 2% dari PDB masing-masing negara anggota.