REGIONAL:
- Anggota KPRP Mahfud MD menyatakan bahwa budaya militeristik tidak sesuai diterapkan dalam institusi Polri di Indonesia.
- Mahfud menegaskan pada Rabu (6/5/2026) di Jakarta bahwa Polri harus bersifat sipil yang mengayomi dan melayani masyarakat.
- Polri diharapkan meninggalkan perilaku negatif seperti pemerasan, perlindungan perjudian, serta pamer kekayaan demi terciptanya paradigma polisi demokratis.
Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menilai gaya militer atau militeristik tidak cocok digunakan untuk perilaku kepolisian.
Dia menyebut tidak ada yang salah dengan gaya militer. Hal itu cocok menjadi budaya di TNI karena tugasnya sebagai pertahanan negara.
Namun, Mahfud menegaskan budaya seperti itu tidak cocok diimplementasikan di tubuh Polri.
“Pertahanan tuh sifatnya komando yang ketat, kalau ada apa-apa perintah atasan, enggak bisa anu sendiri, represif, itu karena tugasnya mempertahankan negara. Itu bukan jelek,” kata Mahfud di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
“Nah itu tidak cocok untuk Polri yang tugasnya mengayomi, melayani, melindungi dan sebagainya itu,” tambah dia.
Dalam ilmu tata negara, lanjut Mahfud, TNI memang harus menggunakan gaya militer yang disiplin dan taat pada perintah atasan.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Polri adalah polisi sipil yang bertugas untuk mengayomi masyarakat.
“Polisi itu nanti paradigmanya tuh disenangi orang lho. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan polisi. Demokratis, transparan, bersaudara itu protagonis,” ujar Mahfud.
Selain gaya militer, Mahfud menyebut Polri seharusnya tidak memiliki budaya negatif lainnya seperti perilaku memeras, melindungi perjudian, hingga flexing atau memamerkan kekayaan.
TERPOPULER
