DPR Kritik Bulog Libatkan Babinsa Serap Gabah, Alex Indra: Perintah Presiden Sejahterakan Petani, Jangan Melenceng!

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menekankan bahwa Bulog harus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Dia menegaskan, jika harga jual beras petani sudah melebihi nilai keekonomisan, maka Bulog tidak perlu melakukan intervensi. Namun, jika harga di tingkat petani anjlok, barulah Bulog turun tangan.

Hal ini disampaikan oleh Alex Indra Lukman saat merespons kebijakan Bulog yang akan melibatkan Babinsa dalam menyerap gabah dan beras dari petani pada musim panen kuartal pertama tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjaga produksi beras nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras diperkirakan mencapai 8 juta ton hingga Maret 2025 dan meningkat menjadi 13-14 juta ton pada April 2025.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga gabah di tingkat petani harus tetap terkendali. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Selasa (4/3/2025).

Menurut Ketua PDIP Sumbar itu, harga tebus Bulog sebesar Rp 6.500 per kg sudah ideal. Namun, jika ada pedagang yang menawarkan harga lebih tinggi, maka mekanisme pasar sebaiknya tetap berjalan.

"Pesan utama Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Jika harga gabah di pasaran naik, maka tanpa campur tangan pemerintah pun tujuan tersebut sudah tercapai," ujar Alex Indra Lukman, Kamis (6/3/2025).

Ia juga menegaskan bahwa harga tebus tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah. Jika di suatu wilayah ada pedagang yang bisa membeli di atas Rp6.500, maka Bulog juga harus menyesuaikan harga agar tidak menghambat peningkatan kesejahteraan petani.

Alex Indra Lukman menyoroti kebijakan Bulog yang melibatkan Babinsa dalam menyerap gabah dan beras. Menurutnya, kebijakan ini bisa menimbulkan kesan bahwa aparat memaksa petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog. Padahal, mereka mungkin memiliki pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi.

"Negara tidak boleh melakukan monopoli dalam sektor ini. Petani harus diberikan kebebasan untuk menjual gabah mereka kepada pembeli yang menawarkan harga terbaik," tegas Alex Indra Lukman.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumbar I, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yaitu menyejahterakan petani. Atas dasar itu, tidak perlu ada tafsir yang berlebihan dari Bulog dalam menjalankan kebijakan ini.

Selain itu, berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak petani mengapresiasi kebijakan Presiden yang menginstruksikan Bulog untuk menyerap hasil panen mereka.

Sebab, harga yang ditentukan sudah memenuhi nilai keekonomisan. Namun, beredarnya surat dari Bulog yang mewajibkan penjualan ke mereka menimbulkan pertanyaan besar.

"Kesan yang muncul dari surat Bulog tersebut adalah petani wajib menjual ke Bulog. Jika demikian, maka sudut pandangnya sudah melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto," katanya.