REGIONAL:
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, M Guntur Romli menilai jika gagasan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi terkait Partai Super Tbk adalah untuk mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya kekuasaan Dewan Pembina berada di atas Ketua Umum.
"Ide Jokowi Soal Partai "Super Tbk" adalah kritik pada Otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep anak Jokowi," kata Guntur kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
Menurut Guntur, meski kekinian putra Jokowi yakni Kaesang Pangarep, sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSI, namun menurut AD/ART PSI, kewenangan Ketua Umum masih berada di bawah kekuaasaan Dewan Pembina PSI.
"Dalam AD/ART PSI Pasal 14 (Struktur Partai) Ayat (1) disebutkan "Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai". Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya: Raja Juli Antoni (yang sekaligus menjabat sekretaris jenderal DPP dan Menteri Kehutanan). Artinya, dua orang inilah (Jeffrie dan Raja Juli) pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Dan Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI," katanya.
"Bukan Kaesang Pangarep, anak Jokowi, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," sambungnya.
Kemudian, kata dia, dalam Pasal 16 AD/ART PSI tentang Dewan Pembina disebutkan Dewan Pembina memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas.
"Karena itu jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum di PSI tidak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan di bawah kendali Dewan Pembina PSI. Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 "Wewenang Dewan Pembina" Ayat (3) "Mengesahkan dan Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat..."," katanya.
"Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum," imbuhnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan atau mengubah menjadi PSI Perorangan. Dengan menambah kata perorangan, maka PSI menjadi partai yang terbuka tidak dimiliki segelintir orang atau keluarga.
Banyak yang menganggap rencana itu mengikuti konsep yang disampaikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang partai perorangan.
Jokowi pun mengomentari perubahan PSI menjadi PSI Perorangan. Jokowi mengatakan memang ada ide gagasan untuk membuat Partai Super Tbk.
"Jadi itu memang ada ide gagasan untuk membuat Partai Super Tbk. Yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini," kata Jokowi saat ditemui dikediaman pribadinya, Rabu (5/3/2025) sore.
Jokowi mengatakan ternyata tahu-tahu sudah diambil dan diakomodir oleh PSI. Namun konsepnya hampir mirip dengan ide dan gagasannya hanya ada modifikasi.
"Ternyata tahu-tahu sudah diakomodir PSI. Kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI," katanya.
Menurut dia, konsep seperti itu merupakan partai yang terbuka, yang super terbuka. Dalam pemilihan ketua umumnya pun dilakukan secara terbuka.
"Ya seperti itu, partai terbuka, yang super terbuka. Nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Dan itu betul-betul partai milik bersama," katanya.
Ketika ditanya tidak jadi bikin partai super Tbk, Jokowi menyebut bahwa inikan cuma gagasan.
"Ini kan gagasan. Kemudian sudah disamber oleh PSI," ucapnya.
TERPOPULER