Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengaku sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penundaan pengangkatan CPNS.
"Sudah dilaporkan ke Presiden," kata Rini Widyantini di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Sementara itu, ditanya mengenai tanggapan presiden mengenai pengangkatan CPNS, Rini tidak menjelaskan. Ia hanya menegaskan rapat siang ini membahas perihal Sekolah Rakyat.
"Kan tadi ngomongnya Sekolah Rakyat," kata Rini.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat menyelesaikan pengangkatan CPNS maupun tenaga non-ASN secepat-cepatnya.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja serta rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KemenPAN-RB dan BKN di Ruang KK III, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Dalam rapat itu, disepakati KemenPAN-RB dan BKN akan menyelesaikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Oktober 2025.
Sementara untuk tenaga non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diselesaikan pada Maret 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong yang memimpin rapat itu mengatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari percepatan penataan pegawai untuk formasi 2024.
Baca Juga: Penetapan CPNS dan PPPK 2024 Jadi Polemik, Disebut Imbas Politisasi Rezim Jokowi
"Kami juga meminta KemenPAN-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang masih mengangkat tenaga non-ASN melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa," pinta politikus Partai Gerindra tersebut.
