Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah menanggapi dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya soal dugaan perintangan penyidikan alias obstruction of justice.
Berdasar dakwaan jaksa, Hasto disebut meminta Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponselnya pada 8 Januari 2020 sementara surat perintah penyidikan (sprindik) KPK terbit pada 9 Januari 2020.
“Ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice,” kata Febri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Dia menjelaskan bahwa Pasal 21 Undang Undang Tipikor menjelaskan bahwa perintangan seharusnya terjadi pada proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
”Jadi, ada tafsir yang salah kaprah terhadap Pasal 21 Undang Undang Tipikor ini,” ujar Febri.
Dakwaan Jaksa
Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
