REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Maritim, Marcellus Hakeng Jayawibawa mendorong pemerintah mendukung pengembangan di kawasan pesisir Jakarta. Hal ini disebutnya memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor maritim nasional.
Bahkan, pengembangan kawasan pesisir bisa menjadi strategi penting dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi pesisir di Jakarta Utara.
“Proyek ini berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan maritim Indonesia,” ujar Marcellus kepada wartawan, Senin (17/3/2025).
Ia pun mendorong wilayah pesisir menjadi kawasan terintegrasi yang mencakup bisnis, perdagangan, dan pariwisata. Jika rampung, ketergantungan ekonomi pada pusat kota Jakarta juga akan berkueang.
Keberadaannya juga diprediksi menarik minat investor serta wisatawan sebagai destinasi baru di pesisir ibu kota. Ia mencontohkan salah satu proyek yang bisa dikerjakan seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menurutnya, pengembangan ekowisata maritim dalam proyek ini sangat relevan, mengingat Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap konservasi lingkungan laut juga bisa meningkat.
Karena itu, ia berharap kawasan pesisir menjadi model kawasan terintegrasi yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi, dari industri, perdagangan, hingga pariwisata, sekaligus memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan maritim.
“Dengan konsep yang kreatif, PIK 2 bisa menjadi pusat ekonomi sekaligus destinasi wisata berbasis edukasi. Masyarakat dapat belajar pentingnya menjaga ekosistem laut sambil menikmati keindahan alam,” pungkasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago sebelumnya juga menilai pengembangan kawasan pesisir akan memberikan banyak manfaat. Bahkan, pendapatan negara juga akan bertambah signifikan jika hal itu dilakukan.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah ikut turun tangan dalam pengembangan seperti reklamasi kawasan pesisir. Misalnya, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek itu.
“Jika tujuan utama reklamasi adalah meningkatkan pendapatan negara, maka sebaiknya pemerintah ikut terlibat langsung, misalnya melalui BUMN, agar manfaatnya bisa lebih maksimal,” ujar Faisyal kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).
“Proyek ini bisa menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai properti dan bisnis lokal,” tambahnya.
Faisyal juga menekankan pentingnya menjaga agar proyek reklamasi tidak berubah menjadi kawasan eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia menyoroti perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Kemudian, para nelayan dan penduduk setempat harus tetap memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam perkembangan kawasan tersebut.
Dengan demikian, manfaat dari proyek reklamasi diharapkan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
TERPOPULER