Massa Aksi Tolak UU TNI di DPR Blokade Jalan Gatot Subroto, Pengendara Terjebak!

Suara.com - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, memblokade Jalan Gatot Subroto.

Pantauan Suara.com di lokasi Kamis (20/3/2025) pukul 14.30 WIB, barisan massa yang ada di depan gerbang DPR meluber hingga ke jalan. Beberapa orang peserta aksi bahkan memanjat dinding pembatas jalan tol.

Blokade ini dilakukan massa selama kurang lebih 20 menit. Alhasil arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menjadi macet parah.

'Banjir' klakson terdengar di lokasi. Para pengendara yang hendak melintas meminta massa minggir atau setidaknya memberi jalan untuk pengendara. Sejumlah petugas kepolisian lalu mendatangi barisan massa kemudian mengatur arus lalu lintas.

Para pengendara yang terjebak bisa kembali melintas menuju arah Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini dilaporkan arus lalu lintas di depan gerbang DPR RI sudah ditutup oleh polisi.

Untuk diketahui, berbagai elemen masyarakat menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Massa menuntut UU TNI dibatalkan.

Terpantau ada dua mobil komando di lokasi aksi. Massa menyatakan menolak revisi UU TNI karena tidak ingin para tentara menempati jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara.

Dari atas mobil komando, orator aksi menyerukan kepada massa aksi untuk merapatkan barisan dan bertahan selama mungkin untuk menuntut penolakan RUU TNI.

Disahkan Jadi UU

DPR RI pagi tadi menyetujui Revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang. Namun ada yang menarik dalam pengesahan RUU TNI menjadi UU ini, pimpinan Rapat Paripurna sampai tiga kali tercatat meminta persetujuan.

Awalnya Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan 2024-2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan membuka rapat langsung dengan agenda pengambilan keputusan tahap II RUU TNI.

Puan selaku pimpinan rapat mempersilakan dulu kepada Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI yang telah berlangsung.

Usai mendengarkan laporan, Puan kemudian menjelaskan beberapa poin perubahan dalam RUU TNI.

Barulah Puan meminta persetujuan terhadap fraksi-fraksi yang hadir terkait pengesahan RUU TNI menjadi UU.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.

"Setuju," jawab kompak anggota dewan yang hadir.

Setelah hal itu, Puan mengulang lagi pengambilan keputusan RUU TNI menjadi UU dengan menanyakan kepada anggota fraksi DPR RI yang hadir.

"Sidang dewan yang terhormat berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.

"Setuju," jawab kompak lagi anggota dewan yang hadir.

Kemudian Puan mempersilakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk menyampaikan pandangannya usai RUU TNI disahkan menjadi UU. Setelah Menhan menyampaikan pandangannya, Puan kembali meminta persetujuan lagi RUU TNI disahkan menjadi UU.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat disetujui menjadi undang-undang?," tanya Puan lagi.

"Setuju," jawab kompak anggota dewan lahi yang hadir.