Presiden Prabowo Ingin Perbaiki Komunikasi Pemerintah ke Rakyat

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyadari selama ini pemerintahan yang dipimpinnya kurang sempurna dalam melakukan komunikasi publik kepada masyarakat.

Padahal sejauh ini di bawah kepemimpinannya, Prabowo mengklaim Kabinet Merah Putih sudah menghasilkan banyak terobosan.

Tetapi inisiatif yang sudah dilakukan ternyata kurang intensif dikomunikasikam kepada rakyat.

"Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet mungkin karena banyaknya inisiatif kita, terobosan kita, kebijakan kita mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Buntutnya, Prabowo ingin memperbaiki komunikasi dari pemerintah kepada rakyat.

"Jadi saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat," kata Prabowo.

Terlepas dari itu, Prabowo meminta jajaran kabinet berjiwa besar dan berbesar hati dalam menerima segala kritik.

"Pembangunan bangsa, perjuangannya lama naik dan turun, ada krisis ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, tapi kita sering diganggu dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar kita terima kritik dengan besar hati, kita jangan mau diadu domba kita harus bekerja baik untuk rakyat kita," kata Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memanggil empat direktur utama dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Terpantau hadir di Istana, antara lain Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Dirut BTN (Bank Tabungan Negara) Nixon Napitupulu, Dirut Mandiri Darmawan Juanidi, dan Dirut Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar.

Hadir juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria.

Selain para menteri, mereka yang hadir, antara lain Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Airlangga mengatakan agenda yang dibahas dalam rapat bersama dengan kepala negara adalah mengenai keuangan inklusif.

"Kalau ini mungkin mengenai keuangan inklusif, rekening," kata Airlangga.

Nantinya usai dari rapat tersebut, Prabowo akan menggelar sidang kabinet paripurna.