Geger Ladang Ganja di Bromo, Legislator PDIP Soroti Pengawasan Lemah: Ini Alarm Buat Pemerintah

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Sabtu, 22 Maret 2025 | 16:47 WIB
Geger Ladang Ganja di Bromo, Legislator PDIP Soroti Pengawasan Lemah: Ini Alarm Buat Pemerintah
Ladang ganja yang ditemukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). ANTARA/HO-Kemenhut

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai bahwa penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai bukti lemahnya pengawasan di kawasan konservasi.

Novita meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan Balai Besar TNBTS, untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat merusak lingkungan dan mencoreng citra pariwisata Indonesia.

"Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki," kata Novita Hardini kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Meskipun lokasi ladang ganja ini berada di luar jalur wisata utama, kata dia, dampaknya tetap bisa menimbulkan sentimen negatif terhadap sektor pariwisata, khususnya di Bromo.

Oleh karena itu, Anggota fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kawasan wisata tetap aman dan kondusif.

Ia menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyusun RUU Kepariwisataan, yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Novita menyebut meskipun kasus ini lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata.

Politisi asal Trenggalek itupun meminta kementrian Pariwisata untuk memastikan sistem keamanan yang lebih ketat di seluruh kawasan wisata untuk mencegah kegiatan ilegal. Tak sampai disitu Novita Hardini juga meminta agar kementrian pariwisata mampu mengelola narasi dan promosi pariwisata agar tetap menarik bagi wisatawan meskipun ada insiden seperti ini.

Ia pun memastikan jika dirinya anggota DPR RI melalui Komisi VII berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tidak hanya sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan industri pariwisata Indonesia.

"Pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Suara.com/Bagaskara)
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Suara.com/Bagaskara)

Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya telah meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki dan menindaklanjuti temuan ladang ganja di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Aparat penegak hukum kata Puan, juga harus membongkar jaringan atau sindikat peredaran ganja dari penemuan ladang tersebut.

"Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti, dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Puan menyebut penanaman ganja sebagai salah satu jenis narkotika golongan I di kawasan konservasi itu seharusnya tidak boleh terjadi.

"Terkait dengan hal itu karena memang ini baru ditemukan harusnya hal itu tidak boleh terjadi," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan penemuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berkat kolaborasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Polri, membantah hal itu menjadi alasan penutupan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Viral Isu Akun Alter Diduga Milik Anggota DPR Muda, Kenapa Gen Z Suka Punya Second Account?

Viral Isu Akun Alter Diduga Milik Anggota DPR Muda, Kenapa Gen Z Suka Punya Second Account?

Lifestyle | Sabtu, 22 Maret 2025 | 16:19 WIB

Tampar Anak SD hingga Trauma ke Sekolah, Anggota DPR Aceh Tak Dipenjara, Kok Bisa?

Tampar Anak SD hingga Trauma ke Sekolah, Anggota DPR Aceh Tak Dipenjara, Kok Bisa?

News | Sabtu, 22 Maret 2025 | 15:02 WIB

UU TNI Direvisi Kilat: Apa Dampaknya Bagi Masyarakat Sipil?

UU TNI Direvisi Kilat: Apa Dampaknya Bagi Masyarakat Sipil?

Video | Sabtu, 22 Maret 2025 | 14:52 WIB

Terkini

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:38 WIB

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB