Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Namun, lebih dari sekadar program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, inisiatif ini juga membawa makna historis yang mendalam.
Namun, lebih dari sekadar program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, inisiatif ini juga membawa makna historis yang mendalam.
Sekolah Rakyat pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan. Indonesia pernah punya sejarah sekolah rakyat saat penjajahan kolonial.
Pada masa kolonial, akses pendidikan sangat terbatas bagi rakyat kecil, sehingga pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah dasar bernama Sekolah Rakyat (Volkschool) sebagai pendidikan dasar bagi pribumi.
Setelah Indonesia merdeka, konsep Sekolah Rakyat berkembang menjadi Sekolah Rakyat 6 Tahun, yang kemudian menjadi cikal bakal Sekolah Dasar (SD) seperti yang dikenal saat ini.
Sekolah ini menjadi simbol perjuangan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Dengan menghidupkan kembali nama Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo tidak hanya membangun sekolah berasrama untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga mengembalikan semangat lama dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekolah Rakyat bukanlah istilah baru, melainkan sebuah jejak sejarah yang pernah menjadi bagian penting dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia di masa lalu.
Baca Juga: 5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat memiliki jejak panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia.
Dikutip dari Museum Pendidikan Nasional, sekolah ini pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1892 di Bandung dengan nama Volkschool atau Sekolah Rakyat.
Awalnya, Volkschool ditujukan bagi pribumi lulusan sekolah rendah tingkat dua (ongko loro) sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi di kalangan masyarakat lokal, meskipun dengan akses yang masih terbatas.

Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar, termasuk dalam penamaan dan kurikulum sekolah.
Sekolah Rakyat yang sebelumnya dikenal sebagai Volkschool di bawah pemerintahan Hindia Belanda diubah namanya menjadi Kokumin Gakko pada tahun 1941 hingga 1946.