Koordinator bidang kesejahteraan rakyat DPR ini juga menyerukan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos. Transparansi penerima bantuan juga diharapkan dapat terjaga melalui platform yang dapat diakses publik.
“Di masa reses DPR, para anggota dewan diharapkan dapat intens memantau penyaluran bantuan sosial di wilayah mereka masing-masing,” imbuhnya.
Cucun menambahkan bahwa DPR akan memainkan peran aktif dalam pengawasan distribusi bansos agar benar-benar efektif dan mencapai tujuan peningkatan daya beli masyarakat.
“Pastikan juga bahwa bansos diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, termasuk mereka yang saat ini mungkin mengungsi akibat bencana,” papar Cucun.
Ia juga menekankan perlunya kerja keras dan kredibilitas dari pemerintah daerah dalam mendistribusikan bansos dan mendorong sanksi bagi yang terlambat atau terbukti curang.
"Komitmen ini harus kita dukung untuk memastikan keberhasilan penyaluran bansos yang efisien dan tepat guna,” pungkas Cucun.
Selain PKH dan BPNT, bansos lain seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga akan diterima oleh masyarakat yang layak di bulan Maret ini.
Ini termasuk Bansos beras 10 Kg dan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang juga dicairkan secara bertahap.
Cucun berharap setiap kepala daerah mengawal penyaluran bansos ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga: Kabar Gembira Jakarta! Bansos KLJ, KPDJ, KAJ Cair, Cek Apakah Anda Termasuk Penerima
“Kami di DPR akan terus mengawasi agar bantuan sosial ini sampai ke tangan yang membutuhkan,” tutup Cucun.
