Infografis
Suara.com - Kelompok oposisi Myanmar yang tergabung dalam Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) mengumumkan gencatan senjata sebagai respons atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang negara tersebut pada Jumat (28/3).
Keputusan ini diambil untuk memungkinkan operasi penyelamatan korban berjalan tanpa hambatan, mengingat dampak gempa yang begitu luas menghancurkan pemukiman, infrastruktur, serta menyebabkan korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah yang masih terus bertambah.
Gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada 30 Maret dan berlangsung selama dua pekan ke depan, memberi ruang bagi tim penyelamat untuk mengevakuasi korban serta menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah terdampak.
Pengumuman gencatan senjata ini menandai langkah langka dalam konflik berkepanjangan antara NUG dan rezim militer yang telah berlangsung sejak kudeta 2021.
Meski situasi politik di Myanmar masih dipenuhi ketegangan, dampak bencana alam ini mendorong oposisi untuk mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan.
Sejumlah kelompok etnis bersenjata yang beraliansi dengan NUG juga dikabarkan akan menghormati gencatan senjata ini dan turut serta dalam upaya penyelamatan serta distribusi bantuan.
Namun, di tengah langkah ini, masih menjadi tanda tanya apakah junta militer Myanmar akan mengambil langkah serupa atau justru tetap melanjutkan operasinya di berbagai wilayah konflik.
Sementara itu, organisasi kemanusiaan dan badan PBB menyerukan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan guna mencegah semakin parahnya krisis pascagempa.
Ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal kini menghadapi kesulitan besar, terutama di daerah pedesaan yang terpencil dan sulit dijangkau.
Baca Juga: Korban Tewas Gempa Myanmar Naik Jadi 1.700, Pusat Kremasi di Mandalay Sampai Kewalahan
Dengan adanya gencatan senjata ini, diharapkan bantuan dapat segera tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan, serta mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar di Myanmar.
Menurut laporan media Myanmar Now pada Ahad (30/3), NUG, yang dibentuk oleh anggota legislatif yang tersingkir akibat kudeta militer pada Februari 2021 tersebut, akan mengirimkan personel Gerakan Pembangkangan Sipil untuk membantu operasi penyelamatan di daerah-daerah di bawah kendali junta.
Gerakan sipil itu beranggotakan pegawai negeri dan individu profesional pro-demokrasi yang menjadi bagian penting dalam perlawanan terhadap rezim militer Myanmar.
Namun, NUG memberi syarat supaya pihak militer memastikan keselamatan personel tersebut dan tidak melakukan penahanan.
Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Myanmar telah menelan korban jiwa dalam jumlah besar.
