Prabowo Perintahkan Kabinetnya 'Diam' Soal Kebijakan Tarif Trump, Kecuali 3 Menteri Ini

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan jajaran menahan diri untuk tidak berkomentar menanggapi kebijakan Amerika Serikat soal pembaharuan tarif, menyusul pengumuman yang disampaikan Presiden AS Donald Trump.

Permintaan tersebut disampaikan kepala negara melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Arahan pertama, Prabowo mengingatkan jajaran untuk tetap cermat dalam mengambil keputusan demi menjaga situasi dalam negeri tetap kondusif.

"Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia, meski tidak langsung, pasti terkena dampak dari situasi tersebut. Kewajiban kita sebagai pemimpin harus cermat dalam menyikapinya, guna menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif," kata Prasetyo kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

Prasetyo melanjutkan, arahan berikutnya dari Prabowo adalah menekankan jajaran untuk tidak memberikan komentar atas penerapan tarif baru dari AS.

"Bapak presiden menekankan agar kita semua, menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut," kata Prasetyo.

Nantinya komentar dan tanggapan resmi dari pemerintah akan disamlaikam melalui tiga menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan, dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya dengan tujuan untuk, sekali lagi, menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri," kata Prasetyo.

Upaya Prabowo Selamatkan Ekonomi RI

Sebelumnya, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto sudah jauh-jauh hari menyiapkan 3 gebrakan untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.

Hal itu menyusul Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan pembaharuan tarif. Menurut Noudhy, Prabowo sudah merancang berbagai kebijakan strategis ini sejak hari pertama dilantik.

"Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik," kata Noudhy lewat keterangan tertulisnya, Jumat (4/4/2025).

"Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," Noudhy menambahkan.

Menurutnya, ketiga gebrakan ini yang bersinergi dengan strategi geopolitik yang matang, akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.

Gebrakan pertama, kata dia, memperluas mitra dagang Indonesia. Salah satunya dengan bergabung sebagai keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan Indonesia di BRICS, kata dia, memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.

Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

"Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional," katanya.

Kedua, kata dia, mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri.

Salah satu contoh kesuksesan kebijakan hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai USD 3,7 miliar pada tahun 2014 melonjak menjadi USD 34,3 miliar pada tahun 2022.

"Selain itu, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia," katanya.

"BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan," sambungnya.

Kemudian yang terakhir, kata dia, yakni dengan memperkuat resiliensi dalam negeri. Misalnya memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.

Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

Selain itu, Presiden Prabowo juga akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

"Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (2/4) telah mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap komoditas dari 60 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dari unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan kedelapan dalam daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif, dengan besaran 32 persen.