REGIONAL:
Suara.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat adanya penurunan okupansi hotel hingga 20 persen selama libur lebaran Idul Fitri 2025, dibandingkan periode tahun lalu. Sekjen PHRI Maulana Yusran menyebutkan, penurunan okupansi itu sebenarnya sudah bisa terlihat dari menurunnya juga jumlah pemudik saat lebaran tahun ini.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik selama lebaran 2025 turun 24 persen. Maulana berpandangan, turunnya pergerakan masyarakat untuk mudik lebaran itu tentu juga akan memengaruhi layanan akomodasi.
"Dari sisi pergerakannya yang dilaporkan oleh pemerintah melalui Kemenhub sendiri kan turun. Berarti kalau kita bicara akomodasi, kami juga harus melihat dari sisi transportasinya dulu. Kalau pergerakannya menurun, otomatis akomodasi akan menurun. Itu udah pasti pemicunya ada di sana," kata Maulana kepada Suara.com, dihubungi Senin (7/4/2025).
PHRI tidak melihat adanya perubahan pola menginap masyarakat. Karena kebiasaan menginap di hotel atau staycation sendiri masih menjadi tren di masyarakat.
Karenanya, Maulana menekankan bahwa turunnya okupansi hotel ketika musim liburan saat ini utamanya disebabkan karena kondisi ekonomi dalam negeri yang menimbulkan daya beli masyarakat turun.
"Penurunan daya beli itu memicu juga untuk terjadinya menurunnya pergerakan orang. Karena memang kalau kita bicara wisatawan atau turis itu modal utamanya adalah daya beli masyarakatnya dulu. Karena dia bukan kebutuhan primernya. Sementara semua orang kan ingin memenuhi kebutuhan primernya dulu baru mereka bisa berwisata," jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Maulana, tidak ada faktor kesalahan dari pelaku usaha terkait fenomena menurunnya tingkat keterisian hotel selama libur lebaran. Melainkan ada faktor pemerintah dalam mengatur iklim ekonomi dalam negeri.
"Tren yang terjadi itu bukan karena faktor kesalahan dari pelaku usaha, tapi memang karena ada demant-nya. Karena memang yang pemain orkestrator daripada perekonomian ini pemerintah. Nah pemerintah sendiri yang memulainya. Begitu sudah terjadi, orkestrasinya sudah berhasil, sudah terjadi pembentukan pasar dan supply secara seimbang sudah terbentuk, kemudian mau diberubah secara sepolah pasti akan ada dampak," tuturnya.
Okupansi Hotel Anjlok
Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY mengungkap adanya penurunan jumlah tamu hotel pada momen lebaran tahun ini. Berdasar catattan PHRI, okupansi hotel di Yogyakarta pada 1-2 April rata-rata hanya 60 persen.
Meski untuk Kota Yogyakarta dan Sleman kondisinya lebih baik yakni reservasi bisa mencapai 70 persen pada hari yang sama.
"Sedangkan reservasi untuk tanggal 3 sampai 5 [April 2025] hanya 50 persen," ujar Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono saat dikonfirmasi, Kamis (3/4/2025).
Menurut Deddy, dengan adanya penurunan okupansi hotel, maka target 80 persen okupansi selama libur Lebaran dikhawatirkan tidak akan tercapai. Apalagi tren okupansi pada libur Lebaran ini hanya 4 hari pada 2-4 April 2025.
Padahal pada Lebaran tahun lalu, tren peningkatan okupansi hotel terjadi 5 sampai 6 hari. Kebanyakan tamu berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
"Tahun ini lama tinggal juga tidak beranjak naik, hanya dua hari," tandasnya.
Menyikapi kondisi yang semakin memprihatinkan ini, lanjut Deddy, PHRI akan mengumpulkan data-data okupansi yang lebih valid pasca lebaran nanti.
Dari data tersebut akan dirapatkan untuk langkah-langkah selanjutnya karena biaya operasional hotel dihitung per 30 hari setiap bulannya.
Sebab meski PHRI sudah meminta adanya relaksasi pajak ke pemerintah pusat maupun daerah agar sektor perhotelan tidak semakin terpuruk pasca efisiensi anggaran, tuntutan tersebut tak juga mendapatkan tanggapan dari pengambil kebijakan.
"Belum ada tanggapan dan perhatian sama sekali dari pemerintah [terkait tuntutan relaksasi pajak]," jelasnya.
Deddy berharap, pemerintah bisa lebih melonggarkan kebijakan di tengah efisiensi anggaran.
Pemerintah mestinya melonggarkan kran kunjungan kerja dan MICE hingga 50 persen agar sektor pariwisata dan hotel di Yogyakarta maupun di wilayah lain tidak semakin pailit dan pada akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya.
Deddy juga berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran.
Begitu pula Pemprov Jabar, Banten dan DKI Jakarta yang diharapkan bisa mengkaji ulang larangan study tour sekolah.
"Tidak seperti saat ini 0 persen untuk MICE dan kunjungan kerja," tandasnya.
TERPOPULER
