REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat agar tidak bergantung terhadap bantuan sosial (bansos), meski pemerintah punya program rutin membagikannya.
Gus Ipul mengemukakan bahwa tujuan bansos untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri.
Ia menekankan bahwa pemerintah sebenarnya berharap KPM pada akhirnya bisa sejahtera sehingga tak perlu lagi jadi peserta program bansos.
"Panjenengan ini dirancang tidak untuk terus-menerus memeroleh bansos, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas," kata Gus Ipul saat bertemu dengan warga Desa Jatijejer, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (6/4/2025).
Untuk itu, Gus Ipul mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah.
Misalnya, program pemberdayaan, program bantuan modal, program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya.
"Yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lain, bukan program bansos," katanya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pendamping memiliki peranan penting agar KPM bisa mengelola bansos dengan baik.
Hal itu meliputi pemberian pemahaman terhadap program-program, pemanfaatan yang tepat sasaran, serta pembinaan kepada KPM agar bisa lulus dan tak lagi tergantung pada bansos.
"Saya minta para pendamping benar-benar tegas memastikan bantuannya itu sesuai dengan peruntukannya. tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, dalam setahun, Kementerian Sosial telah menggulirkan anggaran bansos sebesar Rp 330,031 miliar untuk 95.900 KPM di Kabupaten Mojokerto.
Gus Ipul berharap 107 pendamping PKH serta pilar sosial lain di Kab. Mojokerto dapat mendampingi masyarakat agar memanfaatkan bansos tersebut secara tepat sasaran.
Tak hanya kepada pendamping, Gus Ipul juga mengajak Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto untuk turut andil dalam penyaluran dan pengawasan bansos. Hal tersebut mencakup menilai kinerja pendamping agar mereka juga bisa bekerja lebih maksimal.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan secara nasional. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, saat ini kemiskinan masih ada sebanyak 8,7 persen dari total penduduk atau sekitar 24,8 juta jiwa.
Cak Imin menyampaikan kalau kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem itu turut melibatkan dua Menteri Koordinasi serta lebih dari 17 kementerian dan lembaga.
Kegiatan itu telah berjalan sejak Februari 2025 dengan berjalannya program keluarga harapan selama tiga bulan hingga April mendatang.
Setelahnya, kata Cak Imin, pemerintah akan lakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan data terbaru menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Lewat DTSEN itu kemungkinan akan ada masyarakat yang dikeluarkan dari penerima bansos karena dinilai bukan lagi sasaran penerima bantuan. Tapi ada pula yang baru dimasukan.
"Jadi ada pergeseran setelah lahirnya DTSEN ini. Apa itu? Inclusion Error sama Exclusion Error. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar dari data yang salah. Karena setelah dilihat ternyata ada yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima. Tentu ini akan dinamis juga," jelas Cak Imin.
Pemberian bantuan pada dasarnya untuk membantu masyarakat agar daya belinya meningkat. Selain itu juga ada bantuan pengurangan biaya pengeluaran melalui subsidi.
"Jadi ada yang kita bantu supaya daya belinya meningkat, ada yang kita bantu supaya dia terkurangi beban pembayarannya, seperti listrik, rumah, dan lain-lain. Itu akan kita tindaklanjuti dalam rapat terdekat semua kementerian dan lembaga yang memiliki bantuan sosial langsung kepada masyarakat," tuturnya.
TERPOPULER
