Suara.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat mengungkap terjadinya informasi menyesatkan alias misleading dalam pemberitaan yang beredar soal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4) lalu.
Menurutnya, banyak pihak yang menilai Prabowo akan membolehkan barang tanpa TKDN segala jenis. Padahal, menurutnya kebijakan itu hanya mencakup barang konsumsi saja.
"Jadi yang kami tangkap itu bukan TKDN barang konsumsi, tetapi barang modal yang kita perlu waktu panjang untuk membuatnya," ujar Jumhur kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Jumhur yang hadir dalam sarasehan itu memberi contoh, mengenai impor mesin untuk produksi yang bisa menyerap tenaga kerja dan hasilnya bisa dijual untuk ekspor maupun di dalam negeri. Untuk kasus ini tidak perlu kaku aturan TKDN harus berapa persen.
"Itu intinya, jadi tidak boleh ada kelambatan dalam dinamika itu," jelas Jumhur.
![Presiden KSPSI dan Presidium AASB Jumhur Hidayat menyampaikan orasi dalam aksi Omnibus Law di Kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Sabtu (30/9/2023). [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/09/30/18466-presiden-kspsi-dan-presidium-aasb-jumhur-hidayat.jpg)
Semangat pengaturan TKDN, lanjut Jumhur, adalah untuk barang konsumsi atau barang yang sudah bisa dibuat di dalam negeri agar diutamakan.
Jumhur menunjuk contoh, jika ada kantor Kementerian/Lembaga atau siapapun orang Indonesia membutuhkan printer misalnya, maka harus diprioritas yang sudah diproduksi di dalam negeri. Bukan printer impor.
"Jadi untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN," tegas Jumhur.
Tapi untuk barang modal yang bisa memberikan nilai tambah untuk produksi barang-barang dan bisa menyerap banyak tenaga kerja, Jumhur mengingatkan jangan terlalu sulit atau rigid pengaturan TKDN-nya.
"Bisa kacau," singkat Jumhur.
Jumhur mengingatkan jangan sampai ada yang mau mengembangkan industri yang pasarnya sudah ada, tenaga kerjanya sudah ada, nilai tambah sudah terhitung, tapi sulit berproduksi karena terkendala aturan TKDN itu.
"Dalam posisi itu saya sama dengan Presiden Prabowo soal TKDN," pungkasnya.
Minta TKDN Fleksibel Demi Jaga Daya Saing
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelum menanggapi posisi TKDN (tingkat komponen dalam negeri) dalam menjaga daya saing perindustrian Indonesia.
Kepala Negara meminta agar TKDN dibuat lebih fleksibel sehingga Indonesia tidak ketinggalan dan kalah dari negara-negara lainnya.
TERPOPULER
