-
Klaim Sudah Dapat Izin di JIS, Ini Alasan Buruh Pilih Gelar May Day Fiesta di GBK
"Kapasitasnya lebih besar karena 65-ribu massa buruh."
Selengkapnya -
Ratusan Perusahaan Belum Bayar THR Lebaran 2022, Buruh Desak Pemprov Jabar Lakukan Ini
"Jadi, (dibutuhkan) ketegasan Pemerintah dalam menegakkan undang-undang aturan," kata Roy.
Selengkapnya -
Diterima Pihak Istana, KSPSI Minta Klaster Ketenagakerjaan Dikeluarkan dari UU Ciptaker: Mendegradasi Hak-hak Pekerja!
Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Ciptaker, karena mendegradasi hak-hak pekerja."
Selengkapnya -
Digeser karena Bentrok Malam Takbiran, Buruh KSPSI Rayakan May Day 12 Mei Mendatang
"May Day tahun ini akan digeser, karena kemungkinan bertepatan dengan malam takbiran..."
Selengkapnya -
Lebaran 2022 Tinggal Dua Pekan Lagi, KSPSI Minta Pemerintah Beri Teguran Keras kepada Perusahaan yang Bayar THR Nyicil
"Perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh secara tunai dan sekaligus,"
Selengkapnya -
Demo Minta UU Omnibus Law Ciptaker Dihapus, KSPSI Jumhur Hidayat Diterima Menghadap Pimpinan DPR
Jumhur mengatakan memang ketika pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja ada deadlock antara DPR dengan buruh.
Selengkapnya -
KSPSI dan KSPI Apresiasi Menaker yang Revisi Aturan JHT
Serikat Pekerja akan mensosialisasikan poin-poin yang tertuang kepada buruh.
Selengkapnya -
Tolak Regulasi Hasil Wangsit, KSPSI Desak Menaker Segera Batalkan Aturan Baru Pencairan JHT
Sebelumnya Menaker yang mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT akhirnya merevisi aturan tersebut.
Selengkapnya -
Kamis Pekan Ini, Buruh KSPSI Bakal Gugat Aturan JHT ke PTUN Jakarta
"Kamis (24/2) kami akan menerjunkan tim hukum yang akan dipimpin Sekjen KSPSI R Abdullah untuk mengajukan pendaftaran gugatan."
Selengkapnya -
Panas! Yorrys Raweyai Sebut Kongres X KSPSI Versi Kubu Jumhur Hidayat Abal-abal
"Kami tidak bertanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang dihasilkan oleh KSPSI hasil kongres abal-abal."
Selengkapnya -
Kisruh Permenaker Soal JHT, FSPTSI Desak Pemerintah Jelaskan Detail Soal JKP Buat Pekerja
Pemerintah didesak untuk menjelaskan secara detail soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dijadikan sebagai bantalan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.
Selengkapnya -
Tolak Aturan Baru JHT, KSPSI Jabar Siap Lawan secara Hukum dan Turun ke Jalan
Penolakan terhadap aturan baru pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) terus bergelombang, termasuk dari KSPSI Jawa Barat.
Selengkapnya -
Kaget Penangkapan Buruh yang Demo Gubernur Banten Seret Nama Jokowi, FRJ Minta Klarifikasi
Forum Relawan Jokowi (FRJ) menyayangkan pernyataan kuasa hukum Gubernur Banten Wahidin Halim yang ikut menyeret nama Presiden Jokowi dalam konfliknya dengan buruh.
Selengkapnya -
Wahidin Halim Pertimbangkan Cabut Laporan, Pimpinan Buruh Harus Lakukan Ini
Kata Asep, pelaporan buruh ke Polda Banten sampai masih terus berlanjut, Gubernur Banten tidak akan dicabut selama tidak ada itikad baik dari buruh.
Selengkapnya -
Presiden Buruh Jadi Jaminan, Dua Tersangka Buruh Dibebaskan Polda Banten
Polda Banten memberikan penangguhan penahanan terhadap Omsar Simbolon (28) yang merupakan warga Cisoka, Tangerang dan Muhammad Hamdan Fakih (25) warga Cikedal, Pandeglang.
Selengkapnya -
Presiden Buruh Desak Gubernur Banten Cabut Laporan, Mahasiswa: WH Tak Layak Jadi Gubernur
Presiden KSPSI Andi Gani dan Presiden KSPI Said Iqbal sambangi Polda Banten untuk meminta penangguhan penahanan, Selasa (28/12/2021). [Suara.com/Firasat Nikmatullah]
Selengkapnya -
Desak Gubernur Banten Cabut Laporan, 2 Presiden Serikat Buruh Turun Gunung
Atas penahanan sejumlah anggota buruh tersebut, dua presiden serikat buruh hadir ke Polda Banten.
Selengkapnya -
Presiden Serikat Buruh Turun Gunung, Desak Gubernur Banten Cabut Laporan
Atas penahanan sejumlah anggota buruh tersebut, dua presiden serikat buruh hadir ke Polda Banten.
Selengkapnya -
Minta TGUPP Dorong Anies Naikan UMP, Buruh: Jangan Banyak Doang, Nggak Ada Kerjanya
Massa aksi yang tergabung dalam sejumlah elemen buruh mendesak revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta segera dilakukan.
Selengkapnya -
Kecewa Pernyataan Gubernur Wahidin, KSPSI Tangsel: Kami Bukan Sapi Perah
Menuntut Gubernur Wahidin mengklarifikasi pernyataannya yang dinilai melukai hati para pekerja.
Selengkapnya