Suara.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meneken Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menambah lapangan pekerjaan dan pemberdayaan petani, khususnya di kawasan hutan.
“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Menteri Kemenaker beserta jajaran, pada hari ini kita bisa menandatangani satu MoU yang insyaallah bermakna besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani di kawasan hutan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Raja Juli menjelaskan kerja sama antar kementerian ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyebut salah satu kerjasama ini berkaitan dengan potensi perhutanan sosial yang nantinya masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan cara agroforestry.
“Saya percaya seperti yang selalu diajarkan, disarankan dan diinstruksikan oleh Pak Prabowo, bahwa selama antar kementerian dapat bekerjasama ada berbagi masalah tapi juga berbagi solusi, saya yakin banyak hal yang bisa kita kerjakan, salah satunya yang sudah kita bicarakan ada potensi perhutanan sosial, lahannya ada, kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektar, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektar,” tutur Raja Juli.
“8 juta tambah 7 juta kan 15 juta hektar nih nanti kita identifikasi lebih dalam lagi mana yang memang cocok digunakan untuk agroforstry,” tambah dia.
Nantinya, lanjut Raja Juli, Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para petani untuk lebih menambah potensi dan kemampuan.
Selain itu, dia juga menyebut kerja sama juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengidentifikasi pusat kemiskinan di kawasan hutan.
“Dari kerjasama nanti juga melibatkan Kementerian Sosial, BPN untuk mengidentifikasi pusat-pusat kemiskinan di kawasan tersebut di hutan-hutan tersebut, nanti temen-temen di kementerian ketenagakerjaan juga bisa melakukan upskilling, pendidikan, pelatihan dan juga melibatkan pihak swasta juga menjadikan opteker pemodalan dan lain sebagainya, dikembangkan, nanti juga dengan Kementerian UMKM dan koperasi,” papar Raja Juli.
Dia berharap kerja sama ini bisa menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, para petani hutan diharapkan dapat lebih produktif dalam mengelola dan menjaga hutan tetap lestari.
“Pak Presiden juga sudah menggagas 70-80 ribu koperasi, saya sudah instruksikan sama pak sekjen juga, sekarang kami punya 15 ribu KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Ini akan ditransformasikan K nya menjadi Koperasi, Koperasi Usaha Perhutanan Sosial. Saya kira kalau semua terlibat insyallah pelan-pelan tapi pasti angka kemiskinan bisa kita turunkan, petani kita lebih produktif dan hutan kita tetap lestari,” ujar Raja Juli.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kolaborasi ini penting dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan perhutan sosial.
Yassierli memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terkait pelatihan bagi para petani hutan.
“Alhamdulillah pagi ini kita menandatangani MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan, kita melihat kolaborasi ini penting salah satunya itu adalah untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan hutan sosial dalam konteksnya itu adalah agroforestry tadi kita sudah bersepakat bagaimana peran Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Kehutanan juga tentu peran Kementerian Kehutanan sangat strategis untuk mewujudkan ini,” kata Yassierli.
Dia menjelaskan Kementerian Kehutanan akan menyiapkan lahan dan mengidentifikasi potensi-potensi agroforestry sementara Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan pelatihan untuk petani.
TERPOPULER
