Infografis
Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memaparkan dua program prioritas utama Kementerian Kehutanan atau Kemenhut.
Dua program perioritas itu dipaparkan Raja Antoni kepada duta besar dan seluruh mitra Kementerian Kehutanan di tengah acara halal bihalal pada Jumat, 11 April 2025.
Raja Antoni awalnya menjelaskan acara halal bihalal yang digelar bukan sekadar perayaan. Tetapi tentang refleksi dan menjalin hubungan kembali bersama mitra kerja sebagai komunitas yang berkomitmen untuk menjaga hutan dan masa depan bumi.
"Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti dan berbagi beberapa prioritas utama Kementerian Kehutanan pada periode saat ini, yang mana kami percaya kolaborasi yang lebih kuat akan sangat penting," jelas Raja Antoni dalam keterangannya dikutip Suara.com, Sabtu (12/4/2025).
Raja Antoni lalu menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini tengah fokus menerapkan multi usaha kehutanan.
Hal itu diklaim bertujuan untuk membuka potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, guna memberdayakan masyarakat hutan hingga meningkatkan ekonomi lokal.
"Pendekatan ini adalah tentang bergerak melampaui praktik kehutanan tradisional untuk membuka potensi penuh kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan agroforestry, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi dan menghormati nilai-nilai sosial," ungkapnya.
Dalam pelaksanaan, Raja Antoni mengaku telah membentuk tim kerja untuk mempercepat penerapan kehutanan multi bisnis regeneratif tersebut.
Kepada duta besar dan mitra Kementerian Kehutanan yang hadir, Raja Antoni mengharapkan dukungan dari mereka dalam peningkatan kapasitas, akses pasar, inovasi hingga investasi.
Baca Juga: Kemenhut dan Kemnaker Teken MoU Perluas Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Petani Hutan
"Keterlibatan Anda dapat membantu kami memastikan bahwa kehutanan multi-bisnis bersifat inklusif dan layak secara ekonomi," tuturnya.
Selain itu, Raja Antoni menyebut Kementerian Kehutanan saat ini juga tengah memprioritaskan percepatan pengakuan atau penetapan resmi hutan adat.
Hal itu diklaim Raja Antoni sebagai bentuk komitmen keberpihakan pemerintah terhadap perhutanan sosial serta hak-hak masyarakat adat.
"Hutan bukan sekadar ekosistem, tetapi juga rumah, lanskap budaya, dan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat adat di Indonesia. Kami percaya bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga langkah strategis untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan," ujarnya.
Dua program prioritas Kementerian Kehutanan itu menurut Raja Antoni sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan komitmen lingkungan global.
"Kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri, dan itulah sebabnya hari ini, melalui Halal Bihalal ini, kami tidak hanya memperbarui ikatan pribadi, tetapi juga ikatan profesional kami," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kemenhut meneken Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kemnaker untuk menambah lapangan pekerjaan dan pemberdayaan petani, khususnya di kawasan hutan.
Raja Juli menyebut bahwa kerja sama tersebut berkaitan dengan potensi perhutanan sosial yang nantinya masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan cara agroforestry.
“Saya percaya seperti yang selalu diajarkan, disarankan dan diinstruksikan oleh Pak Prabowo bahwa selama antar kementerian dapat bekerja sama, ada berbagi masalah tapi juga berbagi solusi."
"Kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektar, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektar,” tutur Raja Juli.
“8 juta tambah 7 juta kan 15 juta hektar nih nanti kita identifikasi lebih dalam lagi mana yang memang cocok digunakan untuk agroforstry,” tambah dia.
Nantinya, lanjut Raja Juli, Kemenaker dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para petani untuk lebih menambah potensi dan kemampuan.
Selain itu, dia juga menyebut kerja sama juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengidentifikasi pusat kemiskinan di kawasan hutan.
