Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut belum mematok target terhadap delegasi tingkat tinggi yang akan berangkat ke Amerika Serikat pada Selasa (15/4/2025) malam dalam misi utama untuk melaksanakan negosiasi terkait penerapan tarif timbal balik (resiprokal) yang diberlakukan oleh AS.
Prabowo hanya menekankan agar negosiasi yang dilakukan dapat membuat besaran penerapan tarif terhadap Indonesia menjadi turun.
"Belum ada. Yang penting diturunkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Meski belum ada target spesifik soal persentase tarif yang diinginkan, Airlangga yang bakal memimlin delegasi tingkat tinggi Indonesia itu mengaku mendapat pesan dari Prabowo. Kepala negara mengingatkan Airlangga untuk melakukan negosiasi sebaik mungkin demi kepentingan nasional.
"Pesan, negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional," kata Airlangga.
Diberitakan sebelumnya, sebuah delegasi tingkat tinggi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Airlangga dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada 16 hingga 23 April 2025. Misi utama dari kunjungan ini adalah untuk melaksanakan negosiasi terkait penerapan tarif timbal balik (resiprokal) yang diberlakukan oleh AS.
Tim khusus yang diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini terdiri dari sejumlah menteri kabinet dan kepala lembaga penting. Pergerakan awal delegasi telah dimulai hari ini dengan keberangkatan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono ke Washington D.C. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan landasan dan agenda bagi proses negosiasi yang akan datang.
Menyusul Menlu Sugiono, Menko Airlangga Hartarto bersama dengan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dijadwalkan untuk terbang ke AS besok. Kehadiran kedua tokoh kunci ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani isu tarif yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
![Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berada di Istana Negara Jakarta, Rabu (26/3/2025). [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/26/38765-menko-bidang-perekonomian-airlangga-hartarto.jpg)
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Senin (14/4/2025), Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan rincian agenda penting selama kunjungan di AS. “Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bapak Mahendra Siregar. Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), dengan Secretary of State (Menteri Luar Negeri AS), dan Secretary of Treasury (Menteri Keuangan AS),” jelas Airlangga.
Baca Juga: Tidak Tahan Godaan, Benarkah Hakim jadi Tak Mempan Disuap jika Gajinya Dinaikkan Prabowo?
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan turut serta dalam misi penting ini. Keberangkatan Menteri Sri Mulyani ke AS juga bertepatan dengan agenda kehadirannya dalam pertemuan musim semi (Spring Meeting) Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C., yang akan dimanfaatkan untuk melakukan lobi dan negosiasi terkait tarif.
Pengiriman tim negosiasi ini merupakan respons langsung dari Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif sebesar 32 persen yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tarif ini dinilai memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia ke pasar AS, yang merupakan salah satu mitra dagang utama.
RI Siapkan Paket Negosiasi Komprehensif
Dalam lawatannya ke Negeri Paman Sam, delegasi Indonesia telah mempersiapkan serangkaian paket negosiasi yang akan diajukan dalam perundingan dengan pihak AS. Langkah ini menunjukkan kesiapan dan strategi matang pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan ekonominya.
Paket negosiasi pertama yang akan diajukan adalah revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi yang sudah ada, yaitu Trade & Investment Framework Agreement (TIFA). Indonesia berharap dengan menghidupkan kembali dan memperkuat kerangka kerja sama ini, kedua negara dapat membangun hubungan dagang yang lebih adil dan saling menguntungkan.
Kedua, Pemerintah Indonesia akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selain itu, delegasi juga akan mengangkat isu evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor antara kedua negara, dengan harapan tercipta arus perdagangan yang lebih lancar.
