Infografis
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno tidak mesti dikaitkan dengan gabungnya PDIP di kabinet.
Diketahui PDIP dinilai bisa bergabung di pemerintahan menyusul terealisasinya rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.
Sementara itu, menurut Ketua OKK DPP Partai Gerindra ini, pembicaraan antara Prabowo dan Megawati juga bukan mengenai hal tersebut. Tetapi detail apa yang dibicarakan Prabowo dan Megawati, Prasetyo mengaku tidak tahu. Sebab, pembicaraan keduanya dilakukan secara empat mata.
"Tapi rasa-rasanya bukan perkara itu, tidak harus juga semua gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau pribadi sebagai pengarah BRIN, PDIP. Jadi tidak ada masalah," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Potensi Gabung KIM
Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal kemungkinan PDIP bergabung di pemerintahan, usai Prabowo bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas kewenangan PDIP masuk di pemerintahan dan bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) ada di tangan Prabowo.
"Kita ikut pemimpin aja," kata Zulhas di kantor Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).
Selain kepada Prabowo, menurut Zulhas bergabung tidaknya PDIP ke pemerintahan juga bergantung terhadap keputusan PDIP sendiri.
Baca Juga: Sebut PDIP Dukung Prabowo Tanpa Masuk Koalisi, Sekjen Gerindra Bilang Begini
"Itu kan terserah sana ya. Saya kan nggak punya, itu terserah PDI," ujarnya.
Sebelumnya, Zulhas menyambut baik pertemuan Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati. Menurutnya pertemuan tersebut berdampak baik.
Apalagi, Zulhas percaya pertemuan bisa memberikan dampak positif di tengah adanya perbedaan. Menurutnya, melalui pertemuan, bisa menyelesaikan separuh perbedaan yang ada.
"Kita kan boleh beda, boleh beda posisi, beda partai tapi kan kita saudara sebangsa setanah air, jadi silaturahmi itu penting. Dan menurut saya, silaturahmi itu begitu ketemu ya itu biasanya separuh perbedaan selesai. Itu orang Indonesia itu begitu," kata Zulhas.
Terkait Prabowo yang menyambangi Megawati di kediamannya di Teuku Umar, Zulhas melihat hal itu merupakan sikap lapang dari seorang pemimpin negara. Menurut Zulhas, sikap Prabowo tersebut bisa ditiru dan menjadi pelajaran bagi semua pihak.
"Jadi saya memberikan pertemuan Pak Prabowo dan Mba Mega itu memberikan pelajaran bagi kita semua. Betapa lapang Pak Prabowo kan Presiden tapi beliau datang, ya itu. Pemimpin yang rendah hati ya dan silaturahmi itu khas Indonedia, khas kita, itu bagus sekali," kata Zulhas.
Suasana saat Pertemuan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengungkap suasana dan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Senin malam, 7 April 2025.
Budi dan sejumlah elite PDI Perjuangan turut mendampingi Megawati kala Ketua Umum PDIP tersebut menjamu Prabowo yang berkunjung ke kediaman pribadinya di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Selain mendampingi, keberadaan Budi sekaligua menjadi jembatan komunikasi antara Prabowo dan Megawati.
Sementara Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani.
Melalui keterangan pers secara tertulis, Budi menyampaikan pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebangsaan.
"Menandai upaya bersama untuk terus menjaga stabilitas politik nasional," kata Budi, dikutip Jumat (11/4/2025).
Budi menyampaikan sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan Senin malam. Termasuk pembahasan mengenai pentingnya menjaga soliditas dan persatuan bangsa di tengah dinamika dan tantangan global.
"Diskusi juga mencakup pentingnya penguatan kelembagaan dan kesinambungan kebijakan strategis," kata Budi.
Ia berujar pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antarnegarawan dan pemimpin bangsa.
"Sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam membangun arah kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional," ujarnya.
