Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan jika Presiden RI Prabowo Subianto sangat prihatin melihat kasus sejumlah hakim ditangkap karena kasus suap. Ia mengakui memang penegakan hukum di Indonesia masih ada celah.
"Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo Bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah. Ada celah bagi problem-problem berikutnya," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ia mengatakan, untuk itu Prabowo ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum di Indonesia.
"Sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, Prabowo ingin banyak mendengar masukan agar Indonesia ke depan menjadi negara hukum yang kuat.
"Karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak Yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama Bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat," pungkasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Adapun ketiga orang tersangka kali ini yakni Djumyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang saat itu memimpin jalannya persidangan. Kemudian, dua orang majelis hakim yakni Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengatakan, ketiga hakim tersebut terbukti menerima uang untuk penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani di Pengadilan Jakarta Pusat.
Baca Juga: Kicep, Hakim Semprot Kubu Hasto PDIP Gegara Habis-habisan Cecar Eks Pimpinan KPU: Jangan Dipotong!
Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan ontslag dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
