Di Forum Parlemen, Puan Tegas Tolak Relokasi Warga Palestina: Gaza Itu Rumah Mereka

Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri rapat kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat.

Dalam forum itu, Puan menyatakan tegas menolak upaya pemindahan atau relokasi warga Gaza dari Palestina. Sebab, hal itu sama dengan mendukung upaya Israel mengusir warga Gaza.

"Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (19/4).

"Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima," Puan menambahkan.

Puan mengatakan, rekonstruksi ini harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas Palestina.

Ia menilai komunitas internasional harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.

"Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan.

"Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini," sambungnya.

Kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum ini adalah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.

Puan mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina.

"Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” katanya.

Puan melanjutkan, pengakuan ini juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa dunia tidak akan lagi menoleransi standar ganda dengan standar yang lebih rendah untuk Palestina.

"Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita," urainya.

Sebagai anggota parlemen, Puan mengingatkan bahwa dewan memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global.

"Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa rencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza bertujuan untuk melakukan relokasi.

Dia menegaskan bahwa rencana evakuasi itu bukan untuk relokasi, melainkan sebagai bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.

"Itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan Rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya, kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo di Antalya, Turki, dikutip Sabtu (12/4/2025)

Saat ditanya hal tersebut dilakukan sebagai relokasi, Prabowo membantahnya.

"Oh, tidak, tidak (relokasi), untuk membantu," tambah dia.

Meski begitu, Prabowo mengaku belum bisa memastikan merencanakan waktu mengevakuasi 1.000 warga Gaza ini. Sebab, dia masih akan berkomunikasi dengan para pimpinan Palestina.

“Ya ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga gimana cara nanti pelaksanaannya,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan banyak permintaan terhadap Indonesia agar Indonesia bisa lebih aktif lagi berperan mendukung serta mencari penyelesaian atas konflik khususnya di Gaza, Palestina dan umumnya di kawasan Timur Tengah.

Ia mengatakan walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan Timur Tengah, tetapi ada sejumlah alasan mengapa banyak yang meminta Indonesia berperan lebih aktif.

Pertama, melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas umat Islam. Terlebih Indonesia menjadi megara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Kedua, posisi Indonesia yang nonblok.

“Bahkan dianggap pemimpin nonblok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun. Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak, bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab," tutur Prabowo.