Infografis
Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai silaturahmi Lebaran yang dilakukan sejumlah menteri dengan berkunjung ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bukan suatu masalah.
Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan jika ada menteri atau pejabat lain menemui Jokowi itu adalah bentuk penghormatan. Apalagi kunjungan dilakukan dalam suasana Idulfitri.
"Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat. Pak Jokowi adalah sosok yang telah memimpin sebagai presiden dua periode dan tetap menjadi tokoh nasional yang dihormati, baik secara personal maupun politik,” kata Andy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025).
PSI turut menyoroti komentar ihwal potensi ada matahari kembar buntut kunjungan menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Jokowi.
Salah satu yang disoroti Andy ialah pernyataan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar menyatakan tidak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan karena dapat menimbulkan kebingungan di antara para penyelenggara negara
Menurut Andy kunjungan para menteri ke rumah Jokowi dilakukan dalam kapasitas informal, bukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran hukum, protokol, atau etika dalam konteks pertemuan-pertemuan tersebut.
“Jangan menjalankan politik pecah belah. Persatuan dan nasionalisme jangan sekadar menjadi jargon ideologi, harus dipraktikkan secara nyata dan konsisten,” kata Andy.
PSI menyesalkan jika ada kekuatan politik yang mengaku berideologi persatuan tapi kader dan elitenya gemar menjalankan politik adu domba atau devide et impera.
“Negeri ini lebih memerlukan kerja sama, bukan politik pecah belah. Mohon diingat bahwa Pak Jokowi mendukung penuh pemerintahan saat ini — bukan bagian dari oposisi atau kelompok di luar pemerintahan,” ujar Andy.
Baca Juga: Ganjar Pasang Badan! Hadiri Sidang Hasto, Beri Dukungan Moral di Tengah Kasus Suap PAW
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan tak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, kalau itu terjadi justru akan membingungkan pemerintah sendiri.
