Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan genap enam bulan pada 20 April 2025 nanti. Menyambut setengah tahun masa kepemimpinannya, Prabowo disarankan oleh pengamat politik Rocky Gerung untuk lakukan reshuffle kabinet.
Saran itu diberikan Rocky lantaran dinilai sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih tidak bisa memahami arah pembangunan dari Presiden Prabowo.
"Bukan Prabowo tidak punya arah tetapi kelihatannya kabinetnya tidak bisa memahami arah presiden. Saya kira itu paradoksnya," kata Rocky, dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Jumat (18/4/2025).
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu melihat kalau Prabowo ingin membawa pembangunan negara dengan konsep lebih sosialis atau peduli kepada rakyat.
Konsep itu nampak mencontoh cara pembangunan dari Presiden RI pertama Soekarno.
Sayangnya, konsep itu terlihat tidak dipahami kabinet. Bahkan, Rocky menyebut bahwa ada 'mesin' lain di antara menteri yang punya kepentingan partai.
"Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, maka ide besar tentang keadilan sosial itu hilang. Karena sifat dari kabinet yang merupakan konsolidasi dari kepentingan partai-partai itu akan selalu berupaya untuk mencari celah sempit lebih dahulu memaksimalkan kepentingan partai," ucapnya.
Menurut Rocky, Kabinet Merah Putih saat ini kebanyakan diisi oleh para pencari rente. Hal tersebut, yang dikatakan Rocky, Prabowo harus menyikapinya dengan reshuffle.
"Mesti saya terangkan sebagai problem awal dari kabinet presiden Prabowo. Karena itu orang menanti sebetulnya satu tindakan radikal dari Presiden untuk melakukan revisi atau reshuffle dalam pengertian politis," ujarnya.
Akan tetapi, menurut Rocky, bukan perkara mudah juga bagi Prabowo menjalankan pemerintahan tanpa terhalang broker-broker politik itu.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.
Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.
"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/4).
Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.
Prasetyo mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut.
TERPOPULER
