Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan akan kembali mendukung Ketua Umum Gerinda, Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Menurutnya, penentuan calon kepala negara pada Pilpres selanjutnya dari PAN sudah selesai.
Hal ini dikatakan Zulhas dalam acara halal bihalal PAN di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta Selatan pada Minggu (20/4/2025). Dalam kesempatan itu, Zulhas meminta para kadernya berada dalam satu komandonya.
Arahannya, posisi Capres sudah ditentukan yakni untuk Prabowo. Sementara untuk Calon Wakil Presiden (Cawapres), Zulhas mempersilakan siapapun untuk memperebutkannya.
"Itu sudah menjadi tekad saya, dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting," ujar Zulhas.
Ia merasa partainya juga memiliki kekuatan cukup besar dalam memperebutkan kursi cawapres. Karena itu, posisi RI 2 ini perlu dibahas lagi dengan pihak terkait di koalisi nanti.
"Kalau capres silakan. Kalau wapres, kita bicara. Iya kan? Kita bicara. Jadi saudara-saudara, kita lihat kekuatan kita seperti ini. Yang terlihat saja, saudara saksikan," ungkapnya.
Zulhas menyatakan PAN adalah partai terbuka. Para kader yang berkeinginan menjadi pendamping Prabowo juga diperbolehkannya berjuang.
"Jadi memang di PAN itu terbuka, kader kader pan dari manapun dan menteri-menteri silahkan kalau punya keinginnan kalau punya kesungguhan siapapun bisa bertarung untuk jadi wapres, PAN itu begitu memang terbuka, kalau Presiden kan sudah clear tuh," pungkasnya.
Gerindra Pastikan Prabowo Maju di Pilpres 2029
Baca Juga: Zulhas: Distribusi Pupuk hingga LPG Bisa Lewat Koperasi Desa Merah Putih

Sebelumnya, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra baru saja menetapkan lima poin keputusan strategis. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keputusan KLB Gerindra untuk kembali mencalonkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 dimaksudkan untuk memberikan kepastian politik.