Infografis
Suara.com - Adanya tulisan “Lorem Ipsum Dolor Amet” di tugu titik nol Ibu Kota Nusantara atau IKN beberapa waktu lalu sempat jadi sorotan. Hal ini tak luput jadi bahan yang disinggung anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat kerja Komisi II dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang digelar hari ini, Selasa (22/4/2025).
Sorotan itu datang dari anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin. Ia menyinggung adanya tulisan itu lantaran dianggap menganggu kerja substansi OIKN di ruang publik.
"Ini berapa waktu yang lalu rapat terakhir dengan OIKN kami juga menyoroti terkait dengan dinamika komunikasi publik dari IKN. Ada dua isu yang muncul yang sebetulnya ini hal-hal yang tidak terlalu esensial tapi cukup menganggu dalam ruang diskusi publik, ada tugu titik nol di IKN yang kemudian ada tulisan Lorem Ipsum Dolor Amet," kata Khozin dalam rapat.
“Lorem Ipsum itu istilah yang familiar di kalangan praktisi desain, hal-hal ini mestinya tidak terjadi. Sekali lagi ini soal komunikasi publik yang harus dikelola dengan baik,” sambunganya.
Di sisi lain, dalam rapat ia juga mempertanyakan konsepsi pemindahan ASN ke IKN dari yang semula pindah permanen menjadi penugasan waktu tertentu.
“Apa pertimbangan perubahan mekanisme ini? Bagaimana dengan soal efektivitas dalam membangun chemistry para ASN dengan model “penugasan waktu tertentu” ini?” tanya Khozin.
Menjawab hal tersebut, Sekretaris Otorita IKN atau OIKN, Bimo Adi mengakui memang ada kesalahan dalam penulisan. Sebab ada beberapa hal yang belum rampung.
"Iya, belum rampung," kata Bimo di Kompleks Parlemen.
Ia mengatakan, ke depan pihaknya akan memperbaiki kesalahan tersebut.
Baca Juga: Jangan Hanya ASN Lokal yang Pindah ke IKN! Deddy PDIP: TNI Aja Bisa Jadi Dirjen, Masak Sipil Nggak
"Iya, ke depan nanti akan kita perbaiki untuk hal-hal sepeti itu," katanya.
Di sisi lain, Bimo mengaku bingung mengapa ada orang yang bisa datang ke sana. Sebab, lokasi tersebut masih ditutup.
"Sebetulnya lokasi itu masih ditutup ya, jadi ini mudah-mudahan apa namanya tidak menjadi bagian dr yang kita sendiri aja juga bingung ini sudah tidak kita belum kita buka, kira-kira sederhananya sepeti itu itu, belum Kita buka," ujar dia.
Sebelumnya, Tugu Titik Nol di Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat heboh publik di media sosial. Pasalnya tugu yang didirikan di Ibu Kota masa depan tersebut bertuliskan Lorem Ipsum.
Foto Tugu Titik Nol di IKN (Ibu Kota Nusantara) yang bertuliskan kalimat teks dummy 'Lorem Ipsum' ini pun jadi bahan tertawaan warganet di media sosial X (Twitter).
Banyak warganet yang mengkritik bagaimana tulisan 'Lorem Ipsum' itu bisa lolos hingga terpampang di tugu Titik Nol Nusantara.
Sebagaimana diketahui Lorem Ipsum dolor sit amet adalah teks dummy atau contoh teks yang sering digunakan dalam industri percetakan dan desain grafis untuk menampilkan tata letak atau pratinjau desain.
Teks ini tidak memiliki arti spesifik dan digunakan sebagai pengganti konten yang akan ditampilkan.
Biasanya teks ini membantu desainer dan penerbit untuk melihat bagaimana tata letak, font, dan penataan visual akan terlihat sebelum konten sebenarnya dimasukkan.
Investor Butuh Kejelasan Soal Kepindahan ASN ke IKN
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, kejelasan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, merupakan hal penting untuk para investor.
Menurut dia, kejelasan itu akan menginformasikan kepada investor bahwa negara sungguh-sungguh untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
"Karena kalau IKN itu dalam tanda kutip belum berpenduduk, maka rasanya mustahil investor datang ke IKN," kata Rifqinizamy di sela-sela rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hingga Otorita IKN di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Dia menilai kehadiran investor di IKN bakal berdampak pada pembangunan sejumlah sarana publik, mulai dari restoran, hotel, sekolah, hingga rumah sakit.
Berdasarkan data pemerintah, kata dia, IKN sudah siap menampung sekitar 9.500 pegawai ASN untuk berkantor di IKN. Angka itu, kata dia, bakal meningkat sampai dengan tahun 2028.
"Walaupun dari sisi tingkat hunian yang disediakan hingga 2028 baru mampu menampung sekitar 13.000 ASN," kata dia sebagaimana dilansir Antara.
Namun demikian, dia mengatakan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini belum bisa memberikan penjelasan yang konkret, sampai dengan ada keputusan dari Presiden.
Menurut dia, Komisi II DPR RI punya tanggung jawab yang tidak kecil mengenai urusan IKN. Pasalnya, dia sudah meloloskan anggaran senilai Rp14,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, pemukiman, dan kawasan otorita IKN.
Menurut dia, Otorita IKN merupakan satu-satunya lembaga yang anggarannya tidak dikurangi dan bahkan ditambah. Maka dari itu, kejelasan kebijakan pemindahan ASN perlu menjawab gelontoran anggaran tersebut.
"Lalu bangunan itu mau diapakan? Jawabannya kan adalah bangunan itu akan difungsikan untuk perkantoran dan pemukiman. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan? Siapa saja yang akan mengisi?" kata dia.
