Lepasliarkan 6 Orang Utan di Kaltim, Menhut: Tantangan Lebih Serius Lestarikan Hutan

Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pelepasliaran orang utan, di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Sebanyak 6 individu orang utan dilepasliarkan. Pelepasan 6 orang utan ini dilakukan di Muara Wahau, Kutai Timur, Rabu (23/4/2025) kemarin. 

Dalam pelepasliaran Menhut didampingi oleh Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Nunu Anugrah, hingga CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Jamartin Sihite. 

Dalam perjalanannya, Raja beserta rombongan perlu melewati sungai menggunakan perahu dari Dermaga KM 67 menuju dermaga Ponton dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelepasliaran. 

Raja Juli secara langsung melakukan pembukaan kandang salah satu orang utan betina bernama Mikhayla berusia 10 tahun.

"Saya bersyukur kita masih bisa melepasliarkan 6 orang utan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang utan yang bahagia karena kembali ke tempat asalnya, tempat yang sesungguhnya, rumah mereka sebenarnya," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Kamis (24/4).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu sebelumnya telah melakukan pelepasan rombongan yang membawa 6 individu orang utan menuju lokasi pelepasliaran (22/4). Sebagai informasi, 6 individu orang utan tersebut terdiri dari 3 jantan dan 3 betina dengan rentan umur 10 hingga 31 tahun. 

Raja Juli mengaku bahagia lantaran bisa mengembalikan orang utan ke habitatnya. Hal ini juga menurutnya menjadi tatantangan bagi Kementerian Kehutanan untuk lebih serius dalam menjaga ekosistem, kelestarian hutan dan satwa yang ada di dalamnya.

"Ada kebahagiaan, karena kami bisa merilis 6 orang hutan, mereka akan kembali ke habitatnya, tapi sekaligus ini juga tantangan bagi kami untuk lebih serius lagi, menjaga kelestarian hutan, ekosistem dan satwa lainnya sehingga tidak banyak yang kemudian harus dikonservasi," ujarnya.

"Kemudian juga pendidikan orang utan, dicek kesehatannya, kemudian dilepasliarkan, mereka memang harus ada di rimba raya, di alam liar sana sebagai binatang yang memang itulah habitatnya. Jadi ada rasa syukur sekaligus tantangan bagi kami untuk kerja lebih giat lagi," bebernya. 

"Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan 6 ini angka yang tidak terlalu banyak dibandingkan korban orang utan lainnya," imbuhnya.

Ia lantas mengatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga populasi orang utan yakni memperketat pelepasan kawasan. Ia menyebut terdapat 3 elemen yang perlu diperhatikan yakni hutan harus lestari, pembangunan tidak boleh henti, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti.

"Kami harus ketat dalam pelepasan kawasan, ada norma-norma yang harus kita ikuti, pembangunan itu memang tidak boleh henti karena itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi dan itu memang diperlukan oleh bangsa ini, tapi saat bersamaan kami juga harus memastikan alam harus lestari karena itulah pemberian tuhan untuk kita bersama-sama maka harus kita jaga berasama-sama untuk anak cucu kita, dan kesejahteraan masyarakat itu pasti," tuturnya.

Raja Juli menilai ketiga elemen ini perlu berjalan secara beriringan. Hal ini menurutnya dapat berjalan dengan adanya kerjasama dan kolaborasi antar berbagai pihak.

"Jadi 3 elemen ini harus kita kelola dengan baik, hutan harus lestari, pembangunan tidak boleh henti, kesejahteraan masyarakat itu pasti dan ini harus kolaborasi dengan pusat dan daerah bekerja sama dengan yayasan, pihak swasta dan lainnya," pungkasnya.

Komitmen Demi Orang Utan

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian Kehutanan dan Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian orang utan dan ekosistem sekitarnya.

Langkah ini sejalan dengan konsep "forest city" yang mengedepankan pelestarian flora dan fauna.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Pulau Suaka Orang Utan yang berlokasi di Pulau Kelawasan, Teluk Balikpapan.

Prosesi syukuran pembangunan dilakukan pada Rabu (9/4) di Desa Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang termasuk dalam wilayah IKN.

Hal itu disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono di Nusantara, Kamis (10/4/2025).

“Dengan adanya IKN, kawasan Pulau Suaka Orang Utan di Pulau Kelawasan, kini statusnya telah ditingkatkan menjadi kawasan lindung, sehingga memiliki kekuatan hukum dalam pelestarian,” ujar Basuki dikutip dari Antara, Minggu (13/04/2025).

Pulau Kelawasan yang mencakup area seluas 14 hektare ini memiliki kekayaan ekologi dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

Karena potensi tersebut, kawasan ini dikembangkan sebagai habitat yang aman, berkelanjutan, dan edukatif bagi orang utan jantan dominan yang memiliki ciri khas berupa pipi lebar.

Pulau ini dirancang sebagai tempat perlindungan jangka panjang bagi orang utan jantan yang tidak memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke alam.

Untuk menunjang kehidupan mereka, fasilitas yang tersedia dibangun menyerupai habitat alami agar mendorong perilaku alami satwa.

Beberapa fasilitas penting di antaranya adalah shelter sebagai tempat berteduh, feeding platform untuk pemberian pakan harian yang juga dilengkapi dengan kolam air minum, serta area feeding plus yang digunakan untuk perawatan dan pemeriksaan kesehatan orang utan.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Yayasan Arsari Djojohadikusumo atas kegiatan lingkungan ini. Mudah-mudahan kerja sama ini dapat terus kita lanjutkan dengan lebih baik,” kata Basuki.

Ketua YAD, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa gagasan pembangunan kawasan tersebut sebagai suaka bagi orang utan yang sudah lanjut usia berangkat dari kenyataan bahwa mereka tidak lagi mampu bertahan hidup di alam bebas.

“Banyak orang utan dewasa yang kalau dilepasliarkan pasti mati karena mereka kesulitan mencari makan, maka kami carikan lingkungan yang nyaman bagi orang utan dewasa di alam yang terbuka, kemudian Pulau Kelawasan menjadi tempat yang cocok setelah dilakukan survei,” tuturnya.