Suara.com - Mantan kader PDIP Saeful Bahri mematok harga suap untuk Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dalam pemufakatan jahat mengatur pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 Harun Masiku.
Hal itu disampaikan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Awalnya, Donny menjelaskan bahwa dirinya kaget ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina, dan mantan kader PDIP Saeful Bahri.
"Ya justru saya surprise!!! ketika saya di OTT, ditangkap, diamankan, ada Bu Tio disitu," kata Donny di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
Kemudian Donny menjelaskan awal mulanya ada transaksi dengan Saeful Bahri.
"Saeful telepon saya, saya ingat saya tugas teknis itu hanya mengantarkan surat dan melobi, tiba-tiba Saeful telepon saya, nanti aku mintakan duit kepada Harun," ujar Donny.
Donny mengatakan, Saeful Bahri saat itu menyebutkan jumlah uang-uang yang disiapkan untuk PAW Harun Masiku. Uang tersebut selain mengarah ke KPU, juga diatur untuk mengalir ke Sekjen Kemendagri dan Sekjen DPR.
"Sekitar Rp 2,5M biayanya, saya masih ingat, Rp 1,5M buat KPU, Rp 1M buat Sekjen DPR, Rp 1M buat Sekjen Kemendagri," ungkap Donny.
"Saya bilang. Saya kaget, karena itu overlap, cuma saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa jawab, jangan dipatok dulu, maksud saya ada kalimat saya, jangan dipatok dulu, maksud saya loh kok jadi main duit gitu. Nah, udah gampang, terus saya bilang, ya sudah buat saya mana, sengaja saya buat kayak gitu, kalau sampai habis segitu, yang penting kasih saya sebagai lawyers fee," tambah dia.
"Wahyu minta Rp 1M, itu penyampaian dari Saeful ya?," kata jaksa.
"Saeful ke saya sempat WA, ya saya pasif saja, karena tugas saya kan memang untuk, ya terserah lu deh yang penting, kapan presentasiku, aku sudah menyiapkan langkah hukumnya," jawab Donny.
Lebih lanjut, Donny Tri diminta untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) yang nantinya akan diberikan ke KPU RI. Fatwa MA memuat aturan bahwa kader partai yang meninggal atau mengundurkan diri di Pileg bisa digantikan oleh kader pilihan DPP Partai.
Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
TERPOPULER
