Prabowo Akan Hadiri Peringatan May Day 2025, Buruh Berharap Dapat Kado Sistem Outsourcing Dihapus

Senin, 28 April 2025 | 14:01 WIB
Prabowo Akan Hadiri Peringatan May Day 2025, Buruh Berharap Dapat Kado Sistem Outsourcing Dihapus
Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap dapat kado Outsourcing dihapus saat Prabowo Subianto hadiri Peringatan May Day 2025. (Suara.com/Lilis Varwati)

Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan Presiden Prabowo Subianto pasti hadir pada peringatan May Day atau Hari Buruh di Lapangan Monas, pada Kamis 1 Mei 2025.

Said menegaskan Prabowo pasti hadir dalam peringatan Hari Buruh. Hal itu ditegaskan Said saat dikonfirmasi ihwal kehadiran Prabowo bersama Presiden Konfederasi Buruh Dunia (ITUC), Akiko Gono.

"Sudah pasti datang," kata Said kepada Suara.com, Senin (28/4/2025).

Sementara itu dalam keterangan tertulis, diperkirakan, sebanyak 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya akan hadir di Lapangan Monas.

Sedangkan, di luar Jabodetabek, perayaan May Day akan dilakukan di masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tercatat 30 provinsi akan menggelar peringatan May Day dengan berbagai bentuk kegiatan seperti aksi unjuk rasa dan panggung orasi.

"Dari laporan yang diterima KSPI, diperkirakan lebih dari 1,2 juta buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia," tulis keterangan KSPI.

Adapun buruh mengusung enam tuntutan utama pada peringatan May Day tahun ini, di antaranya hapus outsourcing, bentuk Satgas PHK, wujudkan upah layak, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, lindungi pekerja tumah tangga serta sahkan RUU PPRT, dan berantas korupsi serta sahkan RUU Perampasan Aset.

Said, menyampaikan bahwa keenam isu tersebut akan disuarakan secara nasional, termasuk dalam orasi di Lapangan Monas.

Baca Juga: Indonesia Getol Negosiasi Bareng AS, Hubungan dengan China Terancam?

“Kami berharap May Day 2025 menjadi kado bagi buruh," kata dia.

"Dulu, Presiden SBY memberi hadiah dengan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kini kami berharap, Presiden Prabowo memberi hadiah dengan menghapus sistem outsourcing. Ini sudah beberapa kali beliau sampaikan,” Said menambahkan.

Buruh Bertemu Dasco

Seelumnya sejumlah petinggi dari elemen buruh melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.

Terdapat sejumlah hal mengenai persoalan buruh yang dibahas dalam pertemuan itu. Hal ini dikatakan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat.

"Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait SATGAS PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri," ujar Jumhur kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tiga kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (dua kanan), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea (kiri), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal (dua kiri), dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat (tiga kiri) bersilaturahmi dan berdiskusi membahas satgas PHK di kompleks Istana, Jakarta, Rabu (16/4/2025). ANTARA/HO-Instagram @sufmi_dasco.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tiga kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (dua kanan), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan), bertemu petinggi dari elemen buruh di kompleks Istana, Jakarta, Rabu (16/4/2025). (Ist)

Dalam kesempatan itu, disampaikan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk peringatan Hari Buruh alias May Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 1 Mei mendatang.

Jumhur mengatakan, kepala negara akan datang dan merayakan May Day bersama para buruh.

"Dari pembicaraan itu, Insyaallah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day itu," kata Jumhur.

Pertemuan itu utamanya membahas soal pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas nantinya akan mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau melakukan PHK pada pekerjanya.

Kemudian, elemen buruh juga mendiskusikan langkah langkah menghindari PHK. Misalnya, dengan pengurangan jam kerja sambil menunggu kemungkinan penulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.

"Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya," jelasnya.

Jika terjadi PHK, elemen buruh juga ingin memastikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.

"Memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK misal dengan melalui pelatihan Reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain," jelasnya

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI