Pengawasan Bawah Laut Nihil, TNI AL Curhat di DPR: Belum Punya Alat Deteksi Kapal Selam Asing

Senin, 28 April 2025 | 19:03 WIB
Pengawasan Bawah Laut Nihil, TNI AL Curhat di DPR: Belum Punya Alat Deteksi Kapal Selam Asing
Laksamana Muhammad Ali dilantik sebagai KSAL oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/12/2022). (YouTube Sekretariat Presiden).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI, Muhammad Ali mengungkapkan, jika TNI AL belum memiliki alat untuk mendeteksi kapal selam milik asing yang masuk wilayah laut Indonesia. Hal itu disampaikan KSAL Laksamana Ali dalam Rapat Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Awalnya, Ali menyampaikan, kekinian pihaknya memiliki Sistem Pusat Komando Angkatan Laut (Sispuskodal) di bawah Mabes TNI tahap satu. Menurutnya, adanya Sispuskodal tersebut digunakan agar pemantauan AL dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif.

Integrasi pembangunan Sispuskodal tahap I, kata Ali, kekinian meliputi peningkatan kemampuan server, integrasi 7 satker TNI AL, kemudian peningkatan kemampuan penginderaan jarak jauh dengan satelit.

"Kemudian perkembangan intelijen multimedia komunikasi, pengembangan intelijen sosial media analisis, dan peningkatan kemampuan tools monitoring dan analisa untuk memandu dan pengendalian TNI Angkatan," kata Ali.

Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI, Muhammad Ali saat pemaparan dalam Rapat Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Tangkapan layar/Bagaskara)
Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI, Muhammad Ali saat pemaparan dalam Rapat Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Tangkapan layar/Bagaskara)

Kemudian ia pun memaparkan capaian Sispuskodal. Dalam aspek pengawasan jarak jauh angkanya 50 persen, kawasan pesisir dan perairan teritorial 30 persen. Sementara, terkait pengawasan bawah laut angkanya masih 0 persen.

Menurutnya, angka 0 persen untuk pengawasan bawah laut karena salah satunya tak punya sensor.

"Ini pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Walhasil, ia mengaku pihaknya masih kesulitan mendeteksi adanya kapal selam asing yang mendekat ke perairan laut Indonesia.

"Jadi harusnya ada fixed detect sonar, jadi yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki sehingga mungkin kelemahan kita dipendeksi kapal selam asing yang melalui ALKI itu kita tidak bisa monitor," pungkasnya.

Baca Juga: Ultimatum Prabowo di Townhall Meeting Danantara-BUMN: Ganti Semua Direksi yang Gak Benar!

Curhat Nunggak BBM ke Pertamina

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI