Selain Anak-Cucu BUMN, Seluruh Kawasan GBK Bakal di Bawah Kendali Danantara

Suara.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk Perusahaan Umum (Perum) akan berada di bawah Danantara.

Hal itu disampaikan Rosan usai Townhall Meeting Danantara bersama BUMN di JCC Senayan, Senin (28/4/2025).

"Dan disampaikan juga akan dimasukkan aset lain, dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensesneg, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar," kata Rosan.

"Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," sambung Rosan. 

Rosan menegaskan saat ini sedang dilakukan perencanaan yang matang agar aset-aset tersebut menjadi aset yang produktif.

"Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Mensesneg akan berada di bawah Danantara itu," kata Rosan.

Sebelumnya, Rosan memastikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu usaha telah dimiliki penuh Danantara.

Anak-Cucu BUMN di Bawah Kendali Danantara

Sebelumnya, saham prioritas BUMN dipegang oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Menurut Rosan, keseluruhan jumlah BUMN, anak dan cucu usaha yang dipegang Danantara mencapai 844 perusahaan.

"Setelah di-launching Pak Presiden sejak 21 Maret 2025, seluruh BUMN (anak dan cucu usaha) berjumlah 844 sudah resmi bagian milik dari Danantara," ujarnya dalam Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Senin (28/4/2024).

Menurut Rosan, kehadiran Danantara saat ini memang sangat tepat. Pasalnya, dengan kondisi ketidak pastian akibat perang dagang hingga Geopolitik membuat swmua negara harus mandiri dengan potensi ekonomi yang dimiliki.

"Kondisi itu menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain," ucap dia.

Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini menuturkan, kehadiran Danantara merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar Pasal 33, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

"Kita menghormati mekanisme pasar tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional kedepan. Oleh sebab itu kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan," ucap dia. 

Kepemilikan Saham

Danantara diketahui memang memiliki 99 persen saham seri B di BUMN.Dalam struktur kepemilikan saham BUMN, saham dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni saham Seri A dan saham Seri B.

Saham Seri A, yang sering disebut juga sebagai saham dwiwarna, adalah saham istimewa yang memberikan hak khusus kepada negara, seperti hak veto dalam pengangkatan direksi, perubahan anggaran dasar, dan keputusan-keputusan strategis lainnya, dalam hal ini 1 persen Saham Seri A Dwiwarna dipegang oleh Kementerian BUMN.

Sementara itu, saham Seri B adalah saham biasa yang mewakili hak kepemilikan secara ekonomi, seperti hak atas dividen dan apresiasi nilai saham, namun tidak memberikan hak kontrol strategis. Danantara berperan penting dalam mengelola saham Seri B yang sebelumnya secara langsung dimiliki oleh negara di berbagai perusahaan BUMN.

Full Team

Danantara kini telah melengkapi jajaran kepengurusannya dengan membentuk apa yang mereka sebut sebagai "The Dream Team". Mulai dari Dewan Pengawas, Pengarah, Penasihat, hingga Managing Director.

Rosan menegaskan bahwa seluruh nama yang masuk dalam "The Dream Team" dipilih murni berdasarkan kapabilitas, bukan karena titipan politik atau intervensi kekuasaan. "Jadi, kita tidak meng-entartain segala macam titipan. Wong Bapak Presiden saja tidak ada titipan nama," ujar Rosan.

Lebih lanjut, Rosan juga menolak keras adanya keterlibatan partai politik dalam susunan Danantara. "Tidak ada mohon maaf, nama dari partai-partai politik, itu juga tidak ada," imbuh Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Menariknya, meskipun tidak ada nama titipan dari dalam negeri, jajaran pengurus Danantara justru diperkuat oleh sejumlah figur internasional kelas dunia. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, yang bergabung di Dewan Penasihat. Selain Dalio, ekonom global ternama Jeffrey Sachs, Equity Portfolio Manager dari Capital Group F. Chapman Taylor, hingga mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra juga tercatat dalam daftar pengurus.

Menurut Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, keterlibatan para tokoh internasional ini bukan tanpa alasan. Pandu menjelaskan, pentingnya memahami risiko makroekonomi dan geopolitik global menjadi kunci dalam menentukan langkah investasi Danantara ke depan.

"Hal-hal yang menyangkut makro dan kita sangat aware, makanya tadi ada Dewan Penasihat seperti Ray, Jeffrey Sachs itu kenapa? Karena kita tahu bahwa macro risk semakin besar, geopolitical risk semakin besar," jelas Pandu.

Pandu, yang juga mantan bos emiten TOBA, memastikan bahwa seluruh figur asing yang direkrut adalah hasil seleksi murni tanpa adanya tekanan atau titipan dari pihak manapun. Danantara benar-benar ingin memastikan bahwa yang bergabung adalah mereka yang bisa membawa nilai tambah nyata untuk mengarungi tantangan ekonomi global ke depan.