Eks Direktur Keuangan PT Taspen Dicecar KPK soal Investasi Menyimpang Kosasih

Rabu, 30 April 2025 | 16:10 WIB
Eks Direktur Keuangan PT Taspen Dicecar KPK soal Investasi Menyimpang Kosasih
Antonius Kosasih jadi tersangka (Instagram/taspen)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa karyawan swasta Patar Sitanggang (PS) terkait dugaan penyimpangan investasi PT Taspen yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK).

Antonius diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Pada pemeriksaan yang dilakukan pada Selasa (29/4/2025) itu, penyidik KPK mendalami soal investasi menyimpang yang dilakukan oleh Kosasih.

"PS, karyawan swasta. Saksi secara umum didalami terkait pengetahuan dan perannya dalam kegiatan investasi menyimpang PT Taspen yang dilakukan tersangka ANSK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Patar Sitanggang juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Taspen.

Pada Senin (28/4/2025), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyampaikan kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi di PT Taspen.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara mengungkapkan bahwa kerugian negara kasus dugaan korupsi PT Taspen mencapai Rp1 triliun.

"Dari hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi pidana yang mengakibatkan adanya kerugian negara Kerugian Negara," kaya Nyoman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

"Kerugian kasus ini adalah sebesar Rp 1 triliun dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua BPK Kepada Wakil Ketua BPK LHP tersebut," tambah dia.

Baca Juga: Cek Fakta: Ridwan Kamil Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi BJB pada 11 Maret

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan perhitungan kerugian negara oleh BPK dalam kasus PT Taspen ini sesuai dengan permintaan dari lembaga antirasuah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI