Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, seharusnya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal mengirim pelajar bermasalah ke barak militer perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan.
Kajian terkait kebijakan Dedi Mulyadi itu, bisa dilakukan oleh DPRD Jawa Barat.
"Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya, saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD Jabar, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum diterapkan," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Ia mengatakan, kajian penting dilakukan mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
"Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda," katanya.
Kendati begitu, Dasco belum mendengar langsung soal rencana kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.
"Tetapi mungkin hal-hal yang disampaiakan oleh gubenur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang Memnag perlu dikaji terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dilaksanakan," ujar dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengumumkan rencana kontroversial namun inovatif untuk mengatasi permasalahan siswa bermasalah di wilayahnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan program pendidikan karakter yang akan menempatkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan tindakan kriminal.
Baca Juga: Barak Militer untuk 'Anak Nakal': Mengapa Wacana Dedi Mulyadi Rentan Langgar Hak Anak?
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
